by Redaksi - Espos.id News - Rabu, 29 Februari 2012 - 12:13 WIB
Menurutnya, tidak dilibatkannya Setgab dalam pembahasan rencana kenaikan BBM karena hal itu sudah disampaikan pemerintah di Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi.
Pernyataan Priyo tersebut terkait dengan pertanyaan sejumlah wartawan tentang penolakan beberapa partai anggota koalisi. Beberapa parpol yang menolak itu antara lain PKS, PDIP, dan Hanura.
"Soal rencana kenaikan BBM, kita serahkan sepenuhnya wewenang pemerintah," ujar Priyo.
Setelah pemerintah menyampaikan rencana tersebut kepada Komisi VII, ujarnya, maka hal itu akan segera disikapi dalam pembahasan dengan alat kelengkapan Badan Anggaran (Banggar) dan Pimpinan DPR.
"Sepertinya memang pemerintah dalan posisi bulat menaikkan harga BBM. Tepatnya adalah mengurangi subsidi BBM," ujarnya.
Priyo berharap dana penghematan dari pengurangan subsidi BBM itu dapat dialihkan pada keperluan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penghematan itu, ujarnya, bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan
Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM pada 1 April dilakukan tidak terlepas dari meroketnya harga minyak dunia saat ini hingga di atas US$120 per barel.
(John Andhi Oktaveri/JIBI/Bisnis Indonesia)