by Abu Nadzib Newswire - Espos.id News - Selasa, 19 September 2023 - 23:14 WIB
ESPOS.ID - Tayangan azan yang menampilkan bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo, di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. (Istimewa/Tangkapan Layar)
Esposin, JAKARTA — Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menanggapi tudingan politik identitas seiring kemunculan dirinya dalam iklan azan yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, RCTI.
Sebagaimana diketahui, pemilik RCTI adalah Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, yang menjadi salah satu pendukung Ganjar Pranowo.
Ganjar membantah tampilnya dirinya dalam iklan azan itu merupakan politik identitas.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan stasiun televisi tersebut yang justru memilih dirinya sebagai model bukan untuk kepentingan politik.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan stasiun televisi tersebut yang justru memilih dirinya sebagai model bukan untuk kepentingan politik.
"Saya pastikan dia punya kepentingan yang lain, apakah kepentingan company-nya [perusahaannya] atau kepentingan yang lain, dan kemudian dia mengajak saya," jelas Ganjar dalam acara Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan, seperti dikutip Esposin dari kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).
Ganjar menyebut stasiun televisi milik Hary Tanoe tak hanya menjadikan dirinya sebagai model untuk iklan tayangan azan.
Ganjar mengklaim semua program tersebut tidak akan mengandung unsur kampanye tersembunyi.
"Saat itu saya hanya mengingatkan kalau ini nanti masuk ke wilayah kampanye, tolong dipertimbangkan. Kecuali bukan wilayah kampanye silakan Anda pakai dan itu akan terjadi," ujarnya.
Ganjar berjanji takkan menggunakan identitasnya untuk kepentingan politik praktis.
"Saya menunjukkan saya komunikasi ke masyarakat, saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas, dan lagi saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Itu saja," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut apa yang dilakukan Ganjar bukan pelanggaran Pemilu.
Alasannya, tahapan pemilu belum memasuki masa kampanye melainkan baru tahap sosialisasi.
Dia mengatakan saat ini Ganjar belum terdaftar sebagai calon presiden di KPU.
Dengan demikian, Bawaslu tidak bisa memberi sanksi ke pihak yang belum menjadi peserta Pemilu 2024.