by Redaksi - Espos.id News - Selasa, 1 November 2011 - 20:51 WIB
ESPOS.ID - freeport
Jakarta (Esposin) - Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan aliran dana sebesar US$79,1 juta atau senilai Rp 700 miliar dari PT Freeport Indonesia sebagai dana keamanan untuk Polri.
Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada bentuk gratifikasi telanjang yang terinstitusionalisasi. Indria menyoroti tidak adanya pengajuan budget yang diajukan kepolisian kepada DPR untuk dana keamanan di Papua. "Saya pikir kita sama-sama tahu dana untuk operasionalisasi pejabat publik pemerintah harus ada dalam APBN. Kalau memang TNI atau Polri merasa ada yang kurang, semestinya hal itu diajukan kepada DPR supaya DPR bisa mengalokasikan dana keamanan sesuai budget yang dimiliki oleh pemerintah dan menjadikannya prioritas," kata Indria. "Tidak heran jika polisi atau TNI sekarang berpihak kepada perusahaan karena yang membayar mereka adalah perusahaan," katanya.
Hadir juga dalam jumpa pers tersebut, perwakilan dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Dorus Wakum yang berharap Kapolri maupun Panglima TNI tidak menipu rakyat Papua karena dana keamanan tersebut kemudian menggunakan aparat di lapangan untuk "membunuh" rakyat Papua. "Kenapa presiden tidak mengambil langkah cepat untuk memperhatikan tuntutan para buruh? Jangan sampai kasus Freeport ini berkembang ke seluruh masyarakat adat di Papua," kata Dorus.
Aksi mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan PT, FI dan masyarakat adat di sekitar lokasi penambangan PT FI mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak aparat kepolisian setempat. "Jangan kirim pasukan ke Papua. Lebih baik kirim rumah, kirim gedung, jembatan ke Papua. Itu yang kami harapkan. bukan kirim pasukan untuk membunuh kami dengan uang US$79,1 juta itu," kata Dorus.
JIBI/SOLOPOS/Ant
