Esposin, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memerlukan strategi besar dan teknis sebagai sebuah panduan yang wujudnya bisa saja seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Di era Orde Baru, Presiden Soeharto memberlakukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Kita memang harus punya strategi besar dan strategi teknis, bisa saja seperti yang sering disampaikan Bapak Ketua MPR mengenai PPHN, untuk mencapai visi kita," ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Presiden menyatakan visi besar bangsa harus memiliki tolok ukur yang jelas. Oleh karena itu diperlukan sebuah panduan.

Presiden menyatakan visi besar bangsa harus memiliki tolok ukur yang jelas. Oleh karena itu diperlukan sebuah panduan.

Namun dia menegaskan panduan atau aturan yang dibuat tidak boleh kaku sebab dunia bergerak begitu cepat, tantangan dan peluang juga berubah sangat pesat.

"Setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah sehingga fleksibilitas menjadi sangat penting. Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu, jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri, sehingga kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif," jelasnya seperti dikutip Esposin dari Antara.

"Karena di era kompetisi seperti sekarang ini untuk bisa menang, kita harus bisa lebih baik dibandingkan dengan kompetitor negara lain. Kita tidak bisa hanya melihat diri kita sendiri, nggak bisa. Atau merasa, kalau melihat diri sendiri merasa sudah cukup, merasa sudah baik, ini berbahaya, kita harus bisa lirik kanan dan lirik kiri," tuturnya.

Menurut Jokowi, Indonesia harus terus berupaya menjadi lebih baik dari para kompetitor, dengan cara merumuskan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan lebih baik.

Oleh karena itu, kata Presiden, fleksibilitas sangat penting.

Tentang GBHN

Sebagaimana diketahui, di era Orde Baru Presiden Soeharto memberlakukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.

GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu lima tahun.

Dengan adanya Amendemen UUD 1945 di mana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi.

Sebagai gantinya, UU No. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).

Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP.

Di tingkat daerah, Pemerintah daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif