by Redaksi - Espos.id News - Sabtu, 5 Juni 2010 - 10:55 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Jakarta--Kontroversi terus mewarnai usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengalokasian dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun bagi setiap anggota Dewan. Pemerintah, melalui Menko Perekonomian, Hatta Radjasa menegaskan, dana aspirasi dipandang tak perlu "diguyurkan".
Sementara Ketua Badan Anggaran, Harry Azhar Azis, mengatakan, dari komunikasi dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, belum ada keputusan final pemerintah untuk menolak gagasan yang diusung Fraksi Partai Golkar.
"Ini bukan ide baru. Menkeu pada rapat paripurna 1 Juni mengatakan ada potensi pelanggaran. Ketika saya tanya, kata Beliau, bukan pendapat final pemerintah. Tidak bisa juga ditunjukkan pasal dari UU mana yang dilanggar," kata Harry, dalam diskusi mingguan Radio Trijaya, Kontroversi Dana Aspirasi, di Jakarta, Sabtu (5/6).
Menurutnya, dalam pembicaraan di Badan Anggaran, tak ada penolakan dari seluruh fraksi. Bahkan, sebelum gagasan ini digulirkan, Harry mengatakan, Fraksi PPP sudah pernah mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp10 miliar.
"Dalam pembicaraan yang tidak resmi, beberapa fraksi ada yang menyebut angka sampai Rp 25 miliar. Kami melihat bahwa dasar hukum yang kita gunakan pasal 15 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Intinya, DPR bisa mengajukan usul perubahan penerimaan dan pengeluaran RUU APBN," ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, rencana suntikan dana bagi anggota Dewan ini akan dibahas di Panja Badan Anggaran selama sepekan ke depan, dari 8 hingga 13 Juni 2010.
kompas.com/ tiw