by Newswire - Espos.id News - Selasa, 5 Maret 2024 - 14:51 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi penjual beras. (Freepik)
Esposin, SOLO -- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024) menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dalam mengatasi masalah kelangkaan pangan.
Dia mengatakan saat ini rakyat dihadapkan pada gejolak kenaikan harga bahan pokok yang membebani. Menurutnya APBN harus mampu menjadi instrumen untuk meringankan beban rakyat tersebut.
"Terlebih menjelang Bulan Suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi," kata Sufmi saat berpidato mewakili pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.
Pada Masa Persidangan IV tersebut, menurutnya DPR bakal terus mengawal dan mengevaluasi penggunaan APBN oleh pemerintah agar benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Penggunaan APBN itu harus diselenggarakan secara tertib dan menaati peraturan perundang-undangan.
Pada Masa Persidangan IV tersebut, menurutnya DPR bakal terus mengawal dan mengevaluasi penggunaan APBN oleh pemerintah agar benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Penggunaan APBN itu harus diselenggarakan secara tertib dan menaati peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR menilai program membangun kedaulatan pangan belum memperlihatkan hasil yang efektif. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah agar harga bahan pangan bisa terjangkau serta memastikan daya beli masyarakat.
"Pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, sehingga masalah kelangkaan bahan pangan tidak berulang pada tahun-tahun mendatang," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengatakan bahwa permasalahan kelangkaan pangan bukan hanya terlihat di media sosial saja, melainkan hal tersebut terjadi secara nyata di lapangan.
Dia mengatakan di Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan daerah pemilihannya, terjadi antrean panjang masyarakat yang ingin membeli beras murah.
Dia pun menginginkan pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut demi meringankan beban masyarakat. Menurutnya impor beras pada tahun 2023 belum efektif karena harga beras di tengah masyarakat belum turun.
"Tentunya kita senang kalau mahalnya harga beras itu dinikmati oleh petani, yang jadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita," kata Slamet.