by Newswire - Espos.id News - Jumat, 17 April 2020 - 23:26 WIB
Esposin, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek tetap beroperasi atau tidak dihentikan. Padahal para kepala daerah meminta Kemenhub menutup KRL Jabodetabek selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah penyangga DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan pengoperasian KRL Jabodetabek selama PSBB dengan syarat pembatasan waktu dan pengendalian penumpang. KRL tetap beroperasi sampai bantuan sosial dari pemerintah diterima masyarakat.
Puluhan Dokter RSUP Kariadi Semarang Diduga Tertular Covid-19 Dari Pasien Bedah
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan pihaknya menerima laporan penumpang KRL mayoritas adalah pekerja. Dengan begitu, Luhut tidak ingin apabila pekerja yang masih harus bekerja di tengah pandemi Covid-19 malah terdampak kalau operasional KRL Jabodetabek dihentikan.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan pihaknya menerima laporan penumpang KRL mayoritas adalah pekerja. Dengan begitu, Luhut tidak ingin apabila pekerja yang masih harus bekerja di tengah pandemi Covid-19 malah terdampak kalau operasional KRL Jabodetabek dihentikan.
"Jadi kami juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).
13 Pasien Covid-19 Dirawat di 4 RS Kota Solo, Ini Sebarannya
Jodi menyebut kalau KRL dihentikan operasionalnya justru akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya penerapan PSBB akan berjalan efektif apabila semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mau mengikuti aturan Pemprov DKI Jakarta.
2 Staf Milenial Jokowi Dikecam Publik, KSP: Tunggu Keputusan Presiden!
“Peraturan Gubernur Nomor 33/2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur. Bahwa perkantoran di luar 8 sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub,” tambah Jodi.
Sempat Ditolak, PSBB Kota Tegal Disetujui Menkes Terawan
Kata Jodi, Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan, termasuk meminta KRL Jabodetabek dihentikan.
“Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok,” tutupnya.
11 Peserta Ijtima Gowa Asal Wonosobo Positif Covid-19, Keluarga Tertular
Usulan agar KRL Jabodetabek dihentikan sementara disampaikan pimpinan lima daerah di Bodebek. Saat itu mereka menggelar rapat bersama PT KAI dan PT KCI selaku operator commuter line, Senin (13/4/2020) sore.