by Newswire Dany Saputra - Espos.id News - Senin, 8 Juli 2024 - 06:22 WIB
ESPOS.ID - Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. (Istimewa/Pelindo)
Esposin, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperluas penerapan gerbang otomatis (autogate) di 29 pelabuhan pada 2024 sebagai komitmen mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungutan liar (pungli).
"Dengan otomatisasi gerbang, pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai berubah menjadi non-tunai [cashless]," kata Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (7/7/2024) seperti dilansir Antaranews.
Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun, kata dia, Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di empat pelabuhan di regional 1, tiga pelabuhan di regional 2, 14 pelabuhan di regional 3, dan delapan pelabuhan di regional 4.
Empat pelabuhan yang akan mengoperasikan gerbang otomatis di Regional 1, yaitu Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, dan Lhokseumawe. Tiga pelabuhan di regional 2, yaitu Cirebon, Bengkulu, dan Palembang.
Berikutnya, 14 pelabuhan di regional 3, yakni dari Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Tanjung Tembaga Probolinggo, Waingapu (Sumba), Maumere (Flores), Bima, Ende-Ippi, Kalabahi, Labuan Bajo, Kotabaru, Batulicin, Sampit, Kalianget, Tegal, dan Tanjung Wangi.
Kemudian di regional 4, yaitu Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak, dan Merauke di Papua, Tolitoli dan Pantoloan di Sulawesi Tengah, serta Gorontalo.
Menurut Putut, pengoperasian gerbang otomatis dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan trafik kendaraan di pelabuhan yang akan diterapkan sistem autogate.
"Kita juga melihat hasil evaluasi atas penerapan autogate di pelabuhan-pelabuhan terdahulu yang dapat dijadikan best practices," kata Putut.
Ia mengatakan selain bertujuan melakukan standardisasi operasi pelabuhan, gerbang otomatis juga untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungli.
Diketahui pada 2023, Pelindo telah mengimplementasikan gerbang otomatis di 13 pelabuhan di Indonesia, menyusul lima pelabuhan yang sudah menerapkan sistem cashless sebelumnya, yaitu Banten, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Banjarmasin, dan Gresik serta 12 pelabuhan yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.
Dengan demikian, sampai akhir 2024, ditargetkan 59 pelabuhan mengoperasikan gerbang otomatis.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara blak-blakan menyebut praktik pungutan liar (pungli) masih ada di pelabuhan, kendati sudah melakukan sederet upaya transformasi dan digitalisasi.
Pada diskusi Aksi Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan, Selasa (2/7/2024), Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengaku praktik pungli masih ada selama sistem yang digunakan masih diciptakan oleh manusia.
"Kalau dibilang masih ada pungli enggak? Ya masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin. Semua sistem di dunia kalau namanya manusia yang jalanin, kita enggak bisa kontrol," ujar Pahala di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dikutip Rabu (3/7/2024) via Bisnis.com.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu, praktik pungli bukan satu-satunya hal yang perlu diantisipasi.
Pahala menyebut praktik korupsi antara pengguna jasa dan pihak pemangku kebijakan di pelabuhan yang perlu lebih diantisipasi.
Apalagi, terangnya, ada sekitar 16 lembaga yang merupakan pemangku kebijakan di pelabuhan meliputi operator terminal maupun otoritas pelabuhan, bea cukai hingga balai karantina.
"Yang lebih parah lagi kalau saya bisa main sama bea cukai, barang ini saya bisa pastikan tidak akan diperiksa, saya bisa masukin apa saja ke situ. Yang lebih ngeri itu sebenarnya," ungkapnya.
Kendati masih ada praktik pungli, aksi pelabuhan oleh Stranas PK serta penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) diyakini efektif mendorong kepatuhan para pengguna jasa maupun kementerian/lembaga di dalamnya.
Menurut Pahala, hal itu tercermin dari biaya logistik Indonesia yang kini sudah membaik dari sekitar 10 tahun lalu yakni sekitar 24% dari PDB.
Masih dilansir Bisnis.com, Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya menyebut biaya logistik di Indonesia sebesar 14,3% terhadap PDB di 2022.
Pemerintah menargetkan angka itu turun ke 12% dalam lima tahun ke depan. Meski demikian, Pahala juga menyoroti indeks kinerja logistik atau Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2023.
Berdasarkan laporan itu, Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0, atau turun 17 peringkat dari urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15 pada 2018 lalu.