by Redaksi - Espos.id News - Jumat, 9 September 2011 - 18:03 WIB
Seharusnya Presiden SBY selaku atasan kedua pejabat itu tidak lupa akan janjinya untuk menuntaskan kasus Munir. Bila ada niatan politik kasus Munir bisa dibongkar.
"Saat ini bola ada di tangan presiden untuk menyeriusi kasus ini dan bagi SBY ini menjadi ujian politik," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jl Slamet Riyadi, Jakarta, Jumat (9/9/2011).
Bila SBY mendiamkan saja kasus Munir dan memerintahkan Kejagung melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan bebas MA terhadap Muchdi PR, maka anggapan orang selama ini bahwa kasus Munir adalah bargaining politik dinilai benar adanya.
"Bisa dilihat Muchdi Pr adalah mantan petinggi Gerindra dan potensial menjadi teman koalisi. Presiden harus memberi ketegasan," imbuh Haris.
Sebenarnya, lanjut Haris, motif pembunuhan Munir ini dapat menjadi pintu masuk dan investasi bagi pemerintah dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pelanggaran HAM. Munir diduga dibunuh terkait kevokalannya dalam mengungkap kasus HAM.
"Dengan disebutnya Sutanto dalam kawat Wikileaks sebagai orang yang mengetahui BIN terlibat dalam pembunuhan Munir, seharusnya Sutanto sebagai Kepala BIN bisa lebih membukanya. Karena saat ini berada di dalam posisi menguntungkan untuk investigasi," terangnya.
Dalam jumpa pers ini hadir juga Koordinator Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM) Choirul Anam dan dari Imparsial Al A'raf.
(detik.com/tiw)