by Chelin Indra Sushmita Newswire - Espos.id News - Senin, 22 April 2024 - 20:32 WIB
ESPOS.ID - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024). Dalam sidang tersebut MK memeriksa 11 saksi dan tujuh ahli yang dihadirkan dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Esposin, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi salah satu yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) pada pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pilpres 2024.
Arief Hidayat menilai terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam perselisihan hasil pemilu presiden (PHPU).
Hal itu Arief sampaikan dalam pembacaan pendapat berbedanya (dissenting opinion) atas putusan MK terkait PHPU 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin, Senin (22/4/2024).
"Pemerintah telah melakukan pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis," kata Arief.
"Pemerintah telah melakukan pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis," kata Arief.
Dia menjelaskan setiap lembaga negara harus tunduk pada prinsip konstitusionalisme dalam menjalankan fungsinya.
Prinsip itu ditentukan oleh konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) antar cabang kekuasaan negara.
Menurutnya, tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk ikut campur atau cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu Serentak 2024.
"Sebab, ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etik," ujarnya.
Arief berpandangan apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu.
"Tindakan ini secara jelas telah mencederai sistem keadilan Pemilu (electoral justice) yang termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," jelas dia.