by Newswire - Espos.id News - Senin, 12 Februari 2024 - 20:04 WIB
ESPOS.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto tiba di rumah duka mendiang Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group sekaligus Founder dan Komisaris Indomobil Group, Soebronto Laras pada Kamis (21/9/2023). (JIBI/Bisnis-Reyhan Fajarihza)
Esposin, SOLO -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote yang diluncurkan melalui kanal Youtube, Minggu (11/2/2024) adalah bentuk kampanye hitam alias black campaign.
"Itu kan namanya black movie, black campaign ya kalau itu kan enggak perlu dikomentarin," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).
Airlangga mengatakan bahwa film dokumenter itu disebut sebagai black movie karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu (14/2/2024).
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dengan begitu, ia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dengan begitu, ia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
Apalagi Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat, dan India.
"Kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga sebagaimana dilansir Antara.
Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua pekan yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.