by Abu Nadzib - Espos.id News - Senin, 13 November 2023 - 18:57 WIB
ESPOS.ID - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel (tiga dari kiri), ketika menerima delegasi DPRD dari Sumatra Utara dan Kepulauan Nias yang mengeluhkan soal aliran listrik dan transportasi, Senin (13/11/2023). (Istimewa)
Esposin, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, mengingatkan pemerintah untuk tidak menghentikan program elektrifikasi desa-desa terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Saat ini masih ada sekitar lima persen wilayah di Indonesia yang benar-benar belum teraliri listrik alias gelap gulita.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 desa berada di wilayah Sumatra Utara.
“Program listrik untuk desa-desa Tiga T jangan disetop. Ini hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Sudah mendesak,” kata Rachmat Gobel saat menerima delegasi DPRD dari Sumatra Utara dan Kepulauan Nias, Senin (13/11/2023).
Gobel menyatakan sekitar 95 persen desa di Indonesia sudah teraliri listrik. Namun ia mengingatkan lima persen wilayah yang belum teraliri listrik tersebut dihuni rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan.
“Jangan lihat angkanya tapi lihat manusianya. Selain itu, Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Tentu kita malu masih ada desa yang masih gelap gulita. Listrik itu kebutuhan dasar, bukan lagi kebutuhan mewah. Jadi sudah mendesak untuk dipenuhi. Indonesia sudah harus 100 persen bebas gelap,” kata Gobel seperti dikutip dari rilisnya, Senin.
Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, listrik merupakan sarana bagi masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
Karena itu, listrik merupakan wahana penting untuk kualitas pendidikan, kemakmuran ekonomi, dan kesehatan.
“Namun pada sisi lain, pemerintah justru memberikan subsidi untuk mobil listrik, kereta cepat, dan beragam insentif untuk perusahaan-perusahaan besar. Mestinya, listrik untuk desa-desa terluar, terdepan, dan tertinggal ikut mendapat prioritas. Mereka adalah wajah kita karena berada di perbatasan-perbatasan dengan negara-negara lain. Jadi wajah makmur dan maju harus tecermin,” ujar Menteri Perdagangan Kabinet Kerja periode 2014-2019 ini.
Kedatangan delegasi DPRD dari Sumatra Utara dan Kepulauan Nias ke ruang kerja Rachmat Gobel didampingi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra Utara, Martin Manurung.
Adapun delegasi itu adalah Berkat Laoli dari DPRD Sumatra Utara, Fa’atulo Sarumaha (wakil ketua DPRD Nias Selatan), serta para anggota DPRD Nias Selatan Eli Yunus Ndruru, Efendi Ndruru, Sokhiwanolo Waruwu, dan Pegangan Dachi.
Mereka menyampaikan aspirasi masyarakat Nias, khususnya Nias Selatan tentang aliran listrik dan transportasi menuju ke Kepulauan Nias.
Martin Manurung menyampaikan, di Sumatra Utara ada 98 desa yang belum teraliri listrik. Dari jumlah itu, katanya, 52 desa berada di Kepulauan Nias.
“Sebagian besar ada di tiga kecamatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, di Nias terdapat empat kabupaten dan satu kota. Berkat Laoli menambahkan di Kepulauan Nias terdapat 133 pulau, dengan dua pulau termasuk menjadi pulau terluar Indonesia.
“Kami berharap agar apa yang sudah dijanjikan PLN untuk dipenuhi,” katanya.
Anggota DPRD Sumatra Utara, Berkat Laoli menambahkan selain aliran listrik Nias juga menghadapi kendala transportasi.
Dikatakan dia, untuk menuju Nias dari daratan Sumatra harus melalui transportasi laut maupun transportasi udara.
Namun sayangnya dua tahun terakhir kapal yang dikelola ASDP dihentikan sehingga hanya ada kapal yang dikelola swasta.
"Sehingga tarifnya lebih mahal. Ini menghambat lalu lintas manusia maupun pengiriman sembako ke Nias. Hasil bumi Nias pun menjadi sulit dibawa keluar pulau,” katanya.
Sebagai informasi, pada 2022-2025 PLN memiliki roadmap untuk mencapai 100 persen seluruh desa di Indonesia teraliri listrik.
Perusahaan BUMN ini mengganggarkan dana sebesar Rp 23,95 triliun untuk program tersebut.
Total ada 5.692 desa dan mencakup 636.257 pelanggan.
Berdasarkan program tersebut, sebagian sudah berjalan, namun tiba-tiba pada 2023 ini dihentikan.
Program ini menggunakan mekanisme penganggaran melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN ke PLN. Terkait keluhan listrik dan transportasi, Rachmat Gobel bakal memanggil pihak-pihak terkait.
“Saya akan panggil pihak-pihak terkait dari Kementerian Keuangan, PLN, dan juga dari komisi-komisi terkait di DPR mengapa program ini mengalami kendala. Juga direksi PT ASDP dan Kementerian Perhubungan tentang penghentian operasi kapal ASDP dari Sibolga ke Nias. Sebentar lagi ada Natal dan Tahun Baru, tentu warga Nias sangat membutuhkan kemudahan transportasi untuk mudik. Harus ada solusi mendesak. Kita harus melayani mereka,” tutupnya.