by Afifa Enggar Wulandari - Espos.id News - Senin, 8 Juli 2024 - 14:39 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi pemeriksaan paru-paru. (Istimewa)
Esposin, SOLO -- Persentase pemetaan spasial terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi atau unmet need di Indonesia terus meningkat. Pada 2023 lalu, unmet need di Indonesia lebih tinggi dibandingkan 2018.
Unmet need juga diartikan sebagai banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya, namun tidak berobat jalan.
Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), unmet need dinyatakan dalam satuan persen (%). Pada 2018 lalu, angka unmet need mencapai 4,91 persen dari penduduk di Indonesia.
Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), unmet need dinyatakan dalam satuan persen (%). Pada 2018 lalu, angka unmet need mencapai 4,91 persen dari penduduk di Indonesia.
Persentase itu terus naik sepanjang 2019-2022, meski sempat terjadi penurunan pada 2021.
Secara keseluruhan, tren nasional menunjukkan persentase unmet need pada 2023 lebih tinggi dibanding 2018. Pada 2023 lalu unmet need di Indonesia sebanyak 5,22 persen dari jumlah penduduk.
Di Jawa Barat misalnya, persentase unmet need pelayanan kesehatan pada 2018 sebanyak 4,69 persen. Persentase itu terus naik menjadi 5,38 persen pada 2019 dan 5,87 persen pada 2020.
Persentasenya sempat turun pada 2021 menjadi 3,86. Unmet need pelayanan kesehatan di Jawa Barat kemudian naik lagi menjadi 6,62 persen pada 2022.
Meski turun pada 2023 menjadi 4,96 persen, angka itu masih lebih tinggi dibanding 2018.
Pola yang sama juga terjadi di beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Maluku.
Sementara itu, di beberapa provinsi lainnya cenderung menunjukkan perbaikan. Persentase unmet need pelayanan kesehatan pada 2023 lebih rendah dibanding 2018.
Di antaranya Sulawesi utara dari 5,46 persen pada 2018 menjadi 5,38 persen pada 2023. Provinsi Riau sebanyak 6,11 persen pada 2018, 5,82 persen pada 2022, menjadi 5,29 persen pada 2023.
Provinsi lain dengan pola sama yaitu Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Maluku Utara, dan Banten.