by Lili Sunardi Jibi Bisnis - Espos.id News - Senin, 2 Februari 2015 - 13:30 WIB
ESPOS.ID - MV Kour Son 77 diledakkan di Laut Natuna, Minggu (28/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Joko Sulistyo)
Esposin, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi nilai 8 terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, khususnya terkait sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, mengatakan umumnya kebijakan yang dikeluarkan KKP terbilang baik dan prorakyat.
“Dari skala 0-10, kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di sektor kelautan dan erikanan mencapai angka hampir 8 untuk regulasi tata kelola perikanan. Sebenarnya bisa lebih baik,” kata Yugi Prayanto dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2015).
Namun, lanjutnya, implementasi kebijakan KKP di lapangan masih kurang karena sosialisasi yang belum optimal. Menurutnya salah satu upaya sosialisasi dapat melalui media massa untuk memberikan informasi komprehensif kepada setiap pemangku kepentingan.
Jika perlu, pemerintah bisa memanggil seluruh pihak terkait untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, setiap peraturan pelarangan akan diserta solusinya yang tidak merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Yugi Prayanto berpendapat ada beberapa hal yang harus segera dibenahi KKP. Pertama, menyediakan tempat-tempat pendaratan ikan yang sedekat mungkin dengan titik-titik penangkapan ikan. Kedua, menyediakan kebutuhan logistik nelayan antara lain kebutuhan sehari-hari, seperti, es, cold storage, dan lain-lain.
Kemudian, menyediakan hatchery untuk lobster, kepiting, dan rajungan. Selanjutnya, membuat usaha budidaya obster, kepiting, dan rajungan serta membuat program alternatif bagi nelayan yang menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-714.
“Dan jangan lupa memperbanyak dialog antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menko Maritim, Kadin dan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan,” ucap Yugi.