news
Langganan

Wapres tegaskan PNPM Mandiri berlanjut hingga 2014 - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Redaksi  - Espos.id News  -  Kamis, 15 September 2011 - 15:01 WIB

ESPOS.ID - Boediono (JIBI/SOLOPOS/dok)

Jakarta (Esposin) - Wakil Presiden Boediono menjamin Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berjalan terus hingga 2014. Wapres menegaskan, keberadaan program ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

"Pemerintah melalui Kabinet Indonesia Bersatu II akan mengamankan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM mandiri akan diteruskan dari segi anggaran dan instrumen pendukung," kata Wapres saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Gelar Karya Pemberdayaan MDGs di Jakarta, Kamis (15/9/2011). Hadir dalam acara itu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.
Advertisement

Pameran Gelar Karya MDGs ini digelar di Balai Sidang Jakarta mulai 15-18 September 2011.

Menurut Wapres, pantauan saat kunjungan di sejumlah daerah terhadap program tersebut umumnya memberikan hasil positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dari hasil kunjungan saya di beberapa daerah, baik dari laporan langsung dari masyarakat maupun Pemda ternyata PNPM Mandiri memberikan hasil baik," kata Wapres Boediono. Sekalipun memang diakui masih ada penyimpangan, kata Wapres, bukan berarti program itu tidak dilanjutkan tapi penyimpangannya yang harus dibenahi.

Dikatakan Wapres, program ini memang teruji baik karena memang ada sistem yang sudah teruji baik dan mapan. "Meskipun ada penyimpangan mari kita hilangkan penyimpangan itu. Jangan ada nilai setitik rusak susu sebelanga dengan segera," kata Wapres Boediono. Diingatkan Wapres, PNPM Mandiri sudah teruji dengan baik sehingga daripada ngarang-ngarang/em> program sejenis baru yang belum tentu teruji keberhasilannya, lebih baik program yang ada ini dikuatkan.

Advertisement

Boediono juga berpesan kepada Pemda agar jika ada pihak yang menyalurkan CSR tidak perlu semuanya harus masuk APBD. "Asal sasarannya sudah tepat dan sepakat sebenarnya dana CSR tidak harus masuk APBD. Nanti kalau begitu dananya bisa hilang di jalan," kata Wapres. Dikatakan Wapres, dana CSR sebenarnya bisa langsung diberikan oleh pihak yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan itu lebih baik daripada dananya berputar-putar sebelum sampai tujuan akhir.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Advertisement
Advertisement
R. Bambang Aris Sasangka - journalist, history and military enthusiast, journalist competency assessor and trainer
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif