Esposin, JAKARTA--Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (19/8/2024), mengangkat headline tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 akan menjadi penanda dimulainya era baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, tema RAPBN 2025 pun mengusung narasi transisi dan keberlanjutan.
Diberitakan Solopos hari ini, proses ini terlihat dari cara Presiden Joko Widodo memberikan ruang koordinasi yang leluasa kepada tim Prabowo dalam perencanaan fiskal. Ini adalah gaya yang berbeda dari proses sebelumnya, di mana pemerintah petahana umumnya tidak melibatkan tim pemerintahan pengganti saat penyusunan anggaran, namun memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pemerintahan baru memasukkan program-program prioritasnya.
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Tradisi baru ini belum bisa dibuktikan efektivitasnya, apakah memang memberikan dampak pembangunan negara yang berkelanjutan atau malah membuktikan kekhawatiran soal politik anggaran yang sarat dengan kepentingan. Kabinet Prabowo memiliki peran krusial dalam menjawab pertanyaan ini.
Kabinet Jokowi yang “mewariskan” RAPBN 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan, sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang sebesar 5,1%. Peningkatan itu ditetapkan di tengah perkiraan stagnasi perekonomian global. Terakhir, Dana Moneter Internasional (IMF) mematok angka 3,2% untuk pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 dan 2025, sama seperti kinerja pertumbuhan pada 2023.
Jokowi, dalam pidatonya di sidang paripurna DPR dan DPD di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024), menyebut permintaan domestik akan menjadi andalan negara dalam menopang perekonomian. Dia optimistis strategi itu mumpuni seiring dengan langkah pemerintah mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan subsidi sehingga daya beli terjaga.
Sejarah Dibangun di IKN
Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia mencatat banyak sejarah baru. Inilah kali pertama upacara digelar simultan dengan upacara utama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (17/8/2024).Untuk kali pertama pula, presiden dan wakil presiden hadir terpisah. Presiden Joko Widodo memimpin upacara di IKN Nusantara, sementara Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin hadir dalam upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dari segi tata upacara juga ada sedikit perubahan.
Biasanya duplikat bendera pusaka Merah Putih diserahkan presiden kepada personel Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di mimbar kehormatan tempat presiden dan wakil presiden bersama pasangan masing-masing duduk. Namun dalam upacara di IKN kali ini, duplikat bendera pusaka terlebih dahulu dibawa oleh petugas Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 Kachina Ozora dari ruang penyimpanan di Istana Negara IKN.
69 Perusahaan Eksportir Diblokir
JAKARTA—Dari 111 perusahaan eksportir yang mendapatkan catatan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memblokir 69 di antaranya karena tidak juga tidak memenuhi kewajiban mereka menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani. “Sebanyak 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE hingga saat ini masih kami masih blokir kegiatan usaha mereka,” kata Askolani saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (13/8/2024) sebagaimana dilansir Antara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor wajib menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.
Aturan Berbusana Perempuan Diskriminatif
JAKARTA—Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya ada 73 kebijakan dan berbagai praktik diskriminasi di sejumlah daerah, lebih khusus lagi yang terkait dengan pengaturan busana terhadap perempuan.Sebuah survei terbaru yang melibatkan 1.786 responden menunjukkan gangguan psikologis ringan sampai berat yang dialami para perempuan akibat penyeragaman busana dengan dalih agama dan moralitas. Kebijakan dan diskriminasi aturan busana ini dialami ASN, guru, siswa, dosen, mahasiswa, dan pegawai swasta.
“Jadi Komnas Perempuan mengidentifikasi masih ada sekurangnya 73 kebijakan dan berbagai praktik diskriminasi di sejumlah daerah, secara khusus terkait pengaturan busana atas nama agama, keyakinan, dan moralitas, yang menjadi basis penyeragaman yang dialami ASN, guru, siswi, dosen, mahasiswi, dan pegawai swasta,” kata Anggota Komnas Perempuan Dewi Kanti saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (19/8/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Esposin yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Esposin tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.