Esposin, JAKARTA--Harian Umum Solopos edisi hari ini, Rabu (29/5/2024), mengakat headline tentang perguruan tinggi negeri (PTN) harus merevisi cara penetapan uang kuliah tunggal (UKT), sehingga mahasiswa benar-benar bisa membayar sesuai dengan kemampuan orang tua mereka.
Diberitakan Solopos hari ini, pemerintah juga semestinya tidak mudah memberikan status PTN Berbadan Hukum (PTNBH) sebelum kampus benar-benar bisa mandiri secara finansial.
Promosi 3 Tahun Holding UMi BRI, Layani 176 Juta Nasabah Simpanan dan 36,1 Juta Debitur
Hal tersebut disampaikan pengamat pendidikan yang juga dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menanggapi polemik kenaikan nilai uang kuliah tunggal (UKT) yang akhirnya membuat pemerintah membatalkan kenaikan UKT.
”Pembatalan kenaikan UKT mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan pengurangan subsidi atas biaya operasional kampus negeri. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah,” ujar Jejen, Selasa (28/5/2024). Dia pun mengingatkan agar PTN menahan diri dari keinginan menjadi PTNBH jika belum benar-benar punya kemandirian finansial.
“Ini karena kampus harus bisa mengatur dana yang ada untuk pelayanan akademik yang berkualitas di satu sisi, dan mengembangkan badan usaha di sisi yang lain,” katanya. Menurutnya, kontribusi finansial pemerintah terhadap biaya operasional PTNBH tidak sebesar Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) dan PTN Satuan Kerja, sehingga mereka harus punya sumber pendapatan dari badan-badan usaha dan dana abadi pendidikan.
Kejelasan Sikap Politik Luthfi Ditunggu
SOLO—Baliho-baliho bertema dukungan terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol. Ahmad Luthfi, untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah dalam pilkada mendatang bermunculan belakangan ini.”Bapak Ahmad Luthfi Mugi Panjenengan Kersa Dados Gubernur Jawa Tengah Lare Karanganyar Menikah Dulure Jenengan [Bapak Ahmad Lutfhi semoga Anda bersedia jadi Gubernur Jawa Tengah Anak Karanganyar Saudara Anda]” begitu tertulis di salah satu baliho. ”Pak Ahmad Luthfi Kami Warga Sukoharjo Hanya Ingin Panjenengan Dados Gubernur Jateng,” terbaca di baliho lainnya.
Baliho-baliho itu tersebar cukup banyak di berbagai daerah di Soloraya. Tak hanya itu, di berbagai daerah bermunculan deklarasi kelompok-kelompok yang menyebut diri sebagai pendukungnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jateng. Luthfi sendiri menanggapi santai soal menjamurnya baliho dukungan kepada dirinya. Menurutnya baliho-baliho tersebut merupakan aspirasi masyarakat.
Ritel Soroti Pasal Penjualan Rokok
JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyoroti pasal karet tentang rokok yang tidak boleh dijual 200 meter dari zona sekolah karena riskan menimbulkan kompromi alias tahu sama tahu.Aprindo meminta pemerintah meninjau ulang larangan dan pembatasan penjualan produk turunan tembakau, termasuk rokok. Aturan larangan tersebut tertuang dalam turunan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.
Saat ini, omnibus law kesehatan tengah disiapkan aturan turunannya yang berupa peraturan pemertintah terkait pengamanan zat adiktif. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pasal yang menurutnya bisa menimbulkan persoalan pelik dalam hal pelaksanaan adalah larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.
Cari Aman Demi Pilkada
JAKARTA – Sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang belum mau secara tegas menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai lebih untuk mengakomodasi kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024.PDIP ditafsirkan lebih memilih cari aman agar kepentingannya saat pilkada tidak terganggu dengan adanya sikap tegas beroposisi terhadap Prabowo-Gibran. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Senin (27/5/2024).
Menurut dia Megawati sengaja mengulur waktu untuk menyatakan sikap politiknya di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pandangan pria yang akrab disapa Ipang tersebut, PDIP tidak ingin suaranya menurun drastis dan tidak punya teman koalisi di Pilkada Serentak 2024. Soal sikap PDIP, Megawati mengatakan posisi politik PDIP terhadap pemerintahan selalu diputuskan di dalam kongres partai, bukan di dalam rapat kerja nasional (rakernas).
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (29/5/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Esposin yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Esposin tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.