Esposin, SOLO--Harian Umum Solopos edisi hari ini, Rabu (24/7/2024), mengangkat headline tentang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Kota Solo mendorong Ketua DPRD Solo untuk meminta DPC PDIP Solo mengusulkan pengisi jabatan wakil wali kota (wawali) Solo. Hal itu dinilai sebagai manuver bernuansa politis.
Diberitakan Solopos hari ini, dosen hukum tata negara UNS Solo, Sunny Ummul Firdaus, melihat perlunya berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai jabatan Wawali Solo akan diisi. “Bisa dikonsultasikan ke Kemendagri, bagaimana bila ada kebutuhan-kebutuhan itu. Apakah dibuatkan peraturan Kemendagri, direvisi, atau diskresi tadi itu. Apa pun alasannya, harus ada dasar hukum,” urai dia, Selasa (23/7/2024).
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Setahu Sunny, belum pernah ada pengisian jabatan wakil kepala daerah yang karena penjabatnya naik menjadi kepala daerah, di saat sisa masa jabatan kurang dari dua tahun. “Belum pernah ada,” kata dia.
“Kalau jabatan kurang dari dua tahun, tidak diperlukan Wawali. Kalau Wawali naik menjadi wali kota, baik karena wali kota mengundurkan diri atau meninggal dunia, posisi Wawali yang ditinggalkan, kalau waktunya kurang dari dua tahun tidak perlu mengangkat Wawali,” tambah Sunny.
Ia tidak menampik adanya unsur atau nuansa politis dalam setiap pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong. Sebab menurut dia, sistem pemerintahan Indonesia tidak pernah lepas dari unsur atau nuansa politis. Meski demikian, guru besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS Solo itu hanya fokus menyoroti regulasi pengisian jabatan kosong tersebut.
Agar Senyum Itu Tetap Mengembang
Wajah semringah dan dan senyum mengembang tergambar di perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Tanah Air, termasuk di Soloraya, Selasa (23/7/2024). Para siswa di beberapa jenjang sekolah merayakan HAN 2024 dengan berbagai cara. Keceriaan tetap menghangatkan perayaan HAN meski berbagai ancaman terus mengintai mereka.Nyatanya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng) mencatat terdapat 1.327 anak korban kekerasan sepanjang 2023. Korban itu juga berasal dari Soloraya, yakni 33 anak di Boyolali, 11 anak di Klaten, 32 anak di Sukoharjo, 22 anak di Wonogiri, 21 anak di Karanganyar, 25 anak di Sragen, dan 81 anak di Kota Solo. Maka, melindungi anak dari kekerasan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi seluruh pihak.
Di Kota Solo, sebanyak 252 siswa kelas VIII SMPN 18 Solo mengikuti edukasi tentang antikekerasan di halaman sekolah setempat, Selasa (23/7/2024). Mereka diajak mengenal hak anak, jenis kekerasan, kekerasan yang dekat dengan anak, dan didorong menjadi pelopor dan pelapor (2P) jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah.
Kenaikan Gaji ASN Sebaiknya untuk Kelompok Menengah
JAKARTA–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2025. Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, mengusulkan kenaikan hanya untuk kelompok ASN dengan pendapatan menengah dan bawah.Kebijakan menaikkan gaji ASN ini sama dengan yang terjadi pada tahun ini sehingga membuat rasio belanja pegawai mencapai 14,56% dari total alokasi pendapatan belanja negara (APBN). Dikutip dari katadata.co.id, belanja pegawai pada era Jokowi mencapai Rp3.325,1 triliun. Sementara era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pos anggaran ini mencapai Rp 263,9 triliun atau setara 14,3% dari APBN 2014 sebesar Rp 1.842,4 triliun.
Sementara itu dilansir Antara, Airlangga memastikan kenaikan gaji ASN. “Iya [rencana kenaikan] disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024). Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.
Game Online Perlu Fitur Izin Unduh dari Orang Tua
JAKARTA–Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pengusaha game online menyediakan fitur aktivasi izin mengunduh aplikasi maupun konten melalui orang tua.“Kami minta harus ada bentuk-bentuk perlindungan, misalnya registrasi harus disertai persetujuan orang tua untuk anak dengan usia tertentu. Jadi ada aktivasi yang harus disetujui orang tua, terhubung langsung dengan akun orang tuanya ketika anak men-download langsung di gadgetnya,” kata Ketua KPAI Ai Maryati di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Ia menyebutkan sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada pihak PSE maupun pengusaha game online dengan difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), beberapa waktu yang lalu. Selain permintaan tersebut, KPAI juga meminta PSE mengatur algoritma konten dalam platform tertentu agar tidak mengembangkan maupun menampilkan konten yang melebihi usia anak yang tercantum secara terus-menerus.
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (24/7/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Esposin yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Esposin tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.