Kabar lain, Jokowi mengaku kaget dengan anggaran rapat kementerian. Jokowi menegaskan dirinya akan memotong anggaran rapat seluruh kementerian senilai Rp18 triliun yang masuk dalam RAPBN 2015.
Promosi Kisah Perempuan Hebat Agen BRILink Dorong Literasi Keuangan di Medan
Simak rangkuman berita Harian Umum Solopos edisi Jumat, 12 September 2014 berikut;
RUU PILKADA: Kepala Daerah Melawan
Sejumlah kepala daerah menggelar rapat luar biasa di Jakarta, Kamis (11/9), menyikapi RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, memimpin bupati dan wali kota seluruh Indonesia menolak pilkada oleh DPRD yang sedang dibahas parlemen.
Sejumlah kepala daerah ini mengambil sikap sama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka tak gentar melawan partai pengusungnya dan mendukung pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Selain Ridwan yang diusung PKS dan Gerindra, juga ada Wali Kota Manado, Vicky Lumentut (diusung Demokrat); Bupati Solok, Syamsu Rahim (kader Golkar); Wali Kota Bogor, Bima Arya (PAN), dan Wali Kota Lampung, Herman H.N. (PAN). Padahal di parlemen, enam fraksi yakni PKS, Gerindra, PPP, Demokrat, Golkar, dan PAN, mendorong pilkada melalui DPRD.
”Saya mengajak bahwa kita meluangkan waktu, meluangkan energi, bubar dari sini jalan 10 menit ke Bundaran HI [Hotel Indonesia] unjuk rasa, sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bupati wali kota mendukung sepenuhnya pilkada langsung,” kata Ridwan dalam Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa (Rakornaslub) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.
Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin daerah yang menolak RUU Pilkada dipilih secara tidak langsung lewat DPRD. Menurutnya, apabila pemilihan tidak langsung, orang biasa seperti dirinya tidak bisa menjadi wali kota.
(Baca Juga: Bima Arya dan Ridwan Kamil Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ini Reaksi Partai, Ini Surat Pernyataan Unik Ridwan Kamil Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ridwan Kamil Pimpin Aksi Tolak Pilkada Tidak Langsung)
ANGGARAN NEGARA: Jokowi Kaget Biaya Rapat Kementerian Rp18 Triliun
Calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya akan memotong anggaran rapat seluruh kementerian senilai Rp18 triliun yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Jokowi menilai anggaran rapat dengan jumlah tersebut terlalu besar dan sebagai bentuk pemborosan.
”Masa rapat segitu, itu rapat apa? Sampai Rp18 triliun. Ya ketinggian sekali, masa sampai segitu jumlahnya,” ujar Jokowi di Balai KotaJakarta, Rabu, (10/9), seperti dikutip dari liputan6.com.
(Baca Juga: Mercy Batal, Jokowi Pertimbangkan Pakai Esemka)
MIMBAR JUMAT: Kejujuran dan Keterbukaan
Ibnu Khaldun menutup karya monumental nya, Muqaddimah, dengan pernyataan yang jujur dan terbuka. Ilmuwan muslim terbesar pada abad ke-14 itu menyatakan, ”Saya telah merintis disiplin ilmu baru (filsafat sejarah dan peradaban), tugas saya hanya melakukan klasifi kasi beragam disiplin ilmu itu, pembahasannya tidak mendalam sampai ke hal-hal detail, generasi yang akan datang yang akan menyempurnakan ilmu yang telah dirintis itu.”
JASA PINJAMAN KILAT: Pinjam Duit Cepat, Waspadai Bunga Berlipat
Kebutuhan finansial mendadak memaksa masyarakat untuk mencari cara cepat terdapat mendapatkan dana. Muncul jasa keuangan yang memberi garansi pencairan pinjaman kilat. Namun itu bukan berarti bebas masalah, salah-salah konsumen malah terjerat bunga bertingkat. Berikut laporan Tim Espos.
Butuh dana? 1 Jam cair? Proses cepat bisa ditunggu. Hubungi nomor 081329xxxxxx. Berbekal selebaran yang tertempel di salah satu sudut Kota Bengawan itulah, Espos tergerak menyusuri praktik jasa pinjam uang kilat. Tak hanya ditempel, brosur juga disebar di sejumlah titik keramaian, traffic light, dan bahkan terpasang di iklan baris surat kabar.
Saat Espos mendatangi salah satu jasa keuangan dengan mengaku ingin meminjam sejumlah uang, Senin (1/9), si karyawan tanpa basa-basi langsung menyodorkan brosur. Di dalam brosur tersebut tertuang persyaratan dan tabel angsuran yang harus dibayar berikut dengan tenor atau masa pelunasan pinjaman.