by R. Bambang Aris Sasangka Nimatul Faizah Newswire Adhik Kurniawan - Espos.id News - Selasa, 23 Mei 2023 - 08:41 WIB
ESPOS.ID - Koran Solopos edisi Selasa (23/5/2023).
Esposin, JAKARTA--Berita tentang Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang menegaskan dirinya sebagai kader akan tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa (23/5/2023).
"Saya sebagai kader PDIP, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum," ujar Gibran di Sekretariat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023), seperti diberitakan Solopos hari ini.
Hal itu dinyatakannya setelah memenuhi panggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Ia mengaku sudah menjelaskan kronologi saat dirinya bertemu Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, pada Jumat (19/5/2023) malam. "Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu," katanya.
Ia mengaku sudah menjelaskan kronologi saat dirinya bertemu Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, pada Jumat (19/5/2023) malam. "Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu," katanya.
Gibran juga mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di Kantor DPP PDIP. Ia mengungkapkan banyak menerima saran dan nasihat. "Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan dan nasihat," tambah Gibran.
Sementara Hasto mengatakan dirinya bersama kader senior partainya telah menyampaikan berbagai nasihat kepada Gibran selaku kader.
Kepala Seksi Humas Embarkasi Donohudan Boyolali, Gentur Rachma Indriadi, mengungkapkan pada Senin ada koper dari empat kloter calhaj yang masuk ke Embarkasi Boyolali. "Koper Kloter 1 dari Grobogan, Kloter 2 Grobogan, Kloter 3 Grobogan dan Demak, lalu Kloter 4 dari Demak," ujarnya kepada wartawan.
Gentur menjelaskan koper yang tiba lantas diperiksa untuk mengetahui ada tidaknya barang terlarang. Jika ada temuan barang-barang yang dilarang, petugas haji daerah (PHD) akan dipanggil untuk menyaksikan pengambilan barang.
"Contohnya [yang tidak boleh dibawa] ada magic jar, korek api, senjata tajam, senjata api, jamu-jamuan, obat-obatan yang khusus, itu memang harus dilaporkan ke kesehatan juga. Kemudian uang yang nilainya banyak juga enggak boleh," jelasnya.
Setelah diperiksa, koper akan ditimbang dan dicek sesuai dengan batas bobot maksimalnya. Lalu akan diproses untuk dibawa ke bandara. Gentur menjelaskan tahun ini calhaj mendapatkan tiga jenis tas yaitu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kilogram, tas jinjing kabin berat maksimal 7 kilogram, dan tas paspor.
Selengkapnya simak di Koran Solopos edisi Selasa (23/5/2023).
Opini WTP itu diserahkan langsung Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit kepada Ganjar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (22/5/2023). Penyerahan disaksikan anggota dan pimpinan DPRD, forkopimda serta SKPD di Jawa Tengah.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atau rencana aksi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Noor Supit. Predikat WTP ke-12 ini disandang Pemprov Jateng berturut-turut, melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng, yang dinilai transparan dan akuntabel.
Supit berharap, capaian ini menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, juga meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” tandas Noor Supit.
BPK juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Di antaranya terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMKN, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak.
Selengkapnya simak di Koran Solopos edisi Selasa (23/5/2023).