Esposin, SOLO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda dengan skema uang kuliah tunggal (UKT) kampus negeri yang belakangan menjadi polemik.
Bukan membatalkan, Jokowi hanya menunda kenaikan UKT di Indonesia. UKT mahal menimbulkan protes di kalangan mahasiswa. Beberapa di antaranya bahkan menggelar aksi demo dan menentang kenaikan UKT yang ditetapkan beberapa kampus di Indonesia ini.
Promosi Agen BRILink Mariyati, Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae Makassar
Pengamat pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, mengungkapkan hal yang menjadi penyebab UKT di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Pertama, dia menjelaskan bahwa status PTN-BH menjadikan kampus mandiri dalam mengelola keuangannya, tapi harus ditebus dengan subsidi dari pemerintah yang hanya kisaran 30% saja.
"Artinya, 70% kampus PTN-BH harus mencari sendiri. Salah satu cara paling mudah adalah menaikkan UKT dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Nah, ketika kebutuhan kampus bertambah tapi subsidi pemerintah stagnan di angka 30% saja, jelas kampus akan sulit berkembang," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Minggu (26/5/2024).
Kemudian, menurutnya, menurunkan UKT tidak mungkin dilakukan tanpa ada dukungan subsidi dari pemerintah. Jika stagnan 30% tidak mungkin UKT turun. Meski sudah menimbulkan berbagai protes, namun Jokowi hanya menunda kenaikan UKT saja.
“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tetapi kan tadi sudah disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringakan,” ujarnya kepada wartawan.
Dengan demikian, maka kenaikan UKT akan menjadi beban bagi presiden baru, Prabowo Subianto. Di sisi lain, Prabowo sebenarnya ingin pendidikan di perguruan tinggi gratis.
Pada November 2023 lalu, Prabowo Subianto menilai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ternyata tak maksimal. Prabowo malah mendorong program penambahan beasiswa, salah satunya dengan pembebasan biaya alias gratis untuk pendidikan di universitas negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo di depan ratusan ekonom dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, pada Rabu (8/11/2023).
“Saya setuju kita bisa tambah [beasiswa], more generous, kita harus tambah beasiswa sekolah. Universitas negeri bener-bener harus kita bikin kalo bisa semuanya nggak bayar,” jelasnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Beda Pendapat Prabowo dan Jokowi soal UKT Mahal"