JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam proses aman.
Rapat Pansus, kemarin (4/2), belum menemukan dugaan keterlibatan SBY dalam bailout Century. Pansus terganjal dua alasan kuat.
“Sampai saat ini kami belum dapat cukup bukti,” ujar anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).
Menurut dia, indikasi dugaan keterlibatan Presiden SBY masih terkunci oleh Keputusan Presiden (Keppres) No. 28/2008. Saat keputusan bailout Century terjadi, SBY tengah berada di Amerika Serikat (AS). “Putusan FPJP dan bailout, saat itu Presiden berada di AS,” kata Bambang.
Kendala kedua, adalah pejabat pemangku kebijakan moneter dan pejabat terkait (KSSK) tidak meminta pendapat Presiden saat memutuskan penyelamatan Bank Century. “Pejabat terkait juga tidak mendapat arahan dan melaporkan. Pelaporan dilakukan setelah diputuskan. Jadi kita masih terkunci di situ.”
Ia menambahkan, indikasi akan mengarah kepada Presiden jika pemegang kuasa moneter mengatakan secara gamblang ada arahan dari Presiden.
“Itu akan beda kalau para pejabat nyanyi. Putusan dilakukan atas perintah Presiden,” imbuhnya sebagaimana dilaporkan detikcom.
Pansus sedianya hanya ingin mencari penyebab mengapa putusan bailout sebesar Rp6,7 triliun itu dilakukan. Padahal terdapat banyak temuan pelanggaran, yang menyebabkan kerugian negara. “Ini kan sebab akibat. Kenapa Rp6,7 triliun bisa keluar. Bahwa nanti akibatnya terjadi pemakzulan atau penurunan jabatan, itulah hubungan sebab akibat. Itu tugas kita,” pungkasnya.
Sementara itu Pansus angket Century menyepakati pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan diajak bekerjasama menyelidiki skandal Century dari sudut pandang hukum.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Century Yahya Sacawirya usai rapat internal Pansus di Gedung DPR.
Konsultasi dengan KPK akan dimanfaatkan Pansus untuk berbagi informasi. Pansus juga akan menyerahkan rekaman rapat KSSK dan beberapa rekaman lain yang diminta KPK. “Karena KPK minta kopi rekaman akan kita serahkan,” kata Yahya.
Rekaman yang akan diserahkan adalah Rekaman Rapat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang berisi perdebatan antara Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah dengan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom.
62 Penyimpangan
Sementara itu, Fraksi Hanura menemukan 62 penyimpangan Century. Hanura juga menyebutkan ada 10 pihak yang harus bertanggung jawab. Namun, Presiden SBY tidak masuk deretan pihak bertanggung jawab. “Kami mengungkapkan fakta adanya dugaan korupsi pada kasus Bank Century yaitu upaya perampokan dana bank secara berlanjut dan melibatkan pejabat Bank Indonesia, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal yang pada akhirnya merugikan keuangan negara,” papar Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Akbar Faizal, Kamis (4/2).
Akbar mengatakan, ada 62 bentuk penyimpangan yang ditemukan. Penyimpangan itu dikelompokkan dalam 4 bagian. Pertama, 16 penyimpangan dalam operasional Bank CIC hingga pada proses merger. Kedua, 25 penyimpangan pasca merger Bank Century. Ketiga, 8 penyimpangan berkaitan dengan pemberian SPJP pada Bank Century. Keempat, 13 penyimpangan ditemukan saat penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Akbar menyampaikan Hanura juga menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. “Kita tidak menyebutkan nama. Itu akan kita sampaikan pada saat laporan akhir fraksi pada 15 Februari,” elak Akbar ketika ditanya wartawan.
Koalisi
Terpisah, Golkar menegaskan tetap konsisten membongkar skandal Century. Langkah itu justru untuk menghindari fitnah terhadap pemerintahan SBY, bukan mengganggu koalisi. “Justru yang kita lakukan selama ini di Pansus dalam konteks menjaga visi pemerintahan yang bersih. Karena itu, kita konsisten membongkar kasus Bank Century untuk menghindari fi tnah dan kontroversi yang berkembang selama ini,” kata Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.
Dengan menyelesaikan kasus Century, menurut dia, Golkar tidak membiarkan berkembangnya fi tnah-fi tnah politik. “Kami tekankan prinsip Golkar dalam menyelesaikan kasus ini di Pansus clear and clean supaya, tidak ada lagi fi tnah yang mengatakan SBY menerima uang, kemudian anaknya SBY dan beberapa pejabat dituding menerima uang Bank Century,” papar pria yang juga menjabat Ketua Pansus Angket Century ini.
Idrus menilai tudingan yang menyebut Golkar mulai nakal dan menganggu koalisi tidak tepat.
Sementara, rencana Partai Demokrat (PD) mengundang pimpinan Parpol koalisi untuk menyikapi keputusan Pansus disambut baik Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono. Agung menilai pertemuan tersebut positif.
Menurut dia, Golkar tidak memiliki agenda pemakzulan terhadap Presiden SBY ataupun Wapres Boediono. Sikap kritis PG selama ini merupakan dinamika politik yang ada di DPR. “Golar nggak ada niat untuk pemakzulan apalagi dasar hukumnya ngak ada. Kami sadar secara politis kami terikat koalisi,” tegas Agung.
Sekjen PD Amir Syamsuddin, sebelumnya, menyatakan partainya akan menggelar pertemuan mengundang ketua umum Parpol untuk membahas kasus Century. Namun kapan jadwalnya, Amir belum bisa memastikan.
Menanggapi hal itu, Partai Golkar menyatakan akan hatihati bila diajak lobi untuk membahas kasus Century. Bila ada pertemuan lobi, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tidak akan sembarangan datang. Ical, menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, hanya akan datang bila SBY langsung yang mengundang.
Sedang Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyesalkan pernyataan Sekjen PD Amir Syamsuddin yang mengancam akan mengusulkan reshuffl e kabinet bila isu pemakzulan presiden tetap digulirkan Parpol koalisi. Ia meminta Amir untuk mencabut pernyataan itu.
Fahri menilai Amir keliru memahami makna koalisi. Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara Parpol-Parpol yang terlibat. “Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru,” tandas Fahri.
Dalam koalisi pula, lanjut Fahri, presiden dalam hal ini SBY bukanlah seorang raja. SBY adalah presiden di negara demokrasi yang disusun oleh koalisi. “Harus dipahami, disusun oleh koalisi. Jadi yang ngomong dia itu nggak ngerti demokrasi dan nggak ngerti SBY, kacau itu,” pungkasnya.
Oleh Wahyu Susilo
HARIAN JOGJA
BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi