Esposin, JAKARTA — Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara soal kisruh Partai Demokrat akibat kongres luar biasa atau KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara. Ia membandingkan trik politik masa kini dengan masa kekuasaan Presiden Soeharto dan menyimpulkan ironi yang luar biasa.
Pandangan itu ia sampaikan lewat akun Twitter resminya, Jumat (5/3/2021) malam. Saiful mengatakan zaman Orde Baru (Orba) yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat kongres luar biasa (KLB) dilakukan oleh kader partai sendiri. Kasus PDI menjadi salah satu contohnya.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Baca Juga: Landainya Kasus Covid-19 Bikin Tesla Makin Yakin Bikin Pabrik di India
“Di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” ujarnya melalui akun Twitter yang dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (5/3/2021) malam.
zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri. kasus pdi misalnya. di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 5, 2021
Diambil Alih KSP
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah resmi menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat (5/3/2021). Namun, Moeldoko tak hadir pada acara tersebut secara langsung.Baca Juga: Ini Keunggulan Bengalore Penyebab Elon Musk Bikin Pabrik Tesla di India
Melalui sambungan telepon, dia menyatakan bersedia menjadi Ketua Umum dan menerima putusan hasil KLB. Sebelum menerima keputusan sebagai Ketum, Moeldoko terlebih dahulu memastikan keseriusan para peserta KLB yang hadir di lokasi untuk memilihnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
”Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya atas amanat ini. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab pertanyaan saya, apakah pelaksanaan KLB ini sudah sesuai AD/ART atau tidak?" tanya Moeldoko melalui sambungan telepon.