Redaksi - Espos.id News - Sabtu, 6 Februari 2010 - 09:52 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JAKARTA: Kesabaran Partai Demokrat (PD) habis. Ancaman pemakzulan terhadap SBY dijawab dengan usulan agar presiden melakukan reshuffle kabinet. Sekjen PD Amir Syamsudin mengakui kalau dirinya bersama Anas Urbaningrum dan Jafar Hafsah telah menemui SBY dan mengusulkan reshuffle kabinet.
“Kemarin siang [Kamis 4/2] saya bersama ketua fraksi [Anas Urbaningrum] dan Pak Jafar Hafsah sebagai salah satu ketua DPP bertemu dengan Pak SBY. Di sana kami dialog terbuka,” kata Amir dalam diskusi dengan tema Adakah Solusi Pansus Bagi Partai Koalisi? di DPR, Jumat (5/2).
Menurut Amir, dirinya bersama Anas dan Jafar sudah menyampaikan uneguneg dan masukan kepada SBY terkait bagaimana sikap tegas yang harus diambil.
SBY sudah memberikan jawaban pasti dan tegas. Sayangnya, Amir tidak menjelaskan lebih lanjut jawaban tegas dan pasti dari SBY itu seperti apa.
“Kita sampaikan seperti yang kemarin kita ingin sampaikan [reshuffle bagi koalisi yang bandel]. Pak SBY pun menjawab, ‘saya akan mempertimbangkan sebaik-baiknya’ ter hadap yang saya kemukakan itu,” terang Amir.
Amir menceritakan sikap SBY yang tenang saja. Namun di tengah ketenangannya, lanjut Amir, terlihat jelas sikap tegas SBY. “Pak SBY memberikan isyarat bahwa dalam ketenangannya, Pak SBY juga bersikap tegas menurut saya,” katanya.
Tak gentar
Atas pernyataan Amir, Golkar mengaku tidak gentar. “Tidak ada yang gentar,” ujar Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Akbar Tandjung hal itu dalam acara Diklat Kader Golkar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta kemarin.
Menurut Akbar, sangat tidak relevan jika reshuffle digulirkan karena sepak terjang anggota Pansus Century dari Partai Golkar. Untuk mencari kebenaran, anggota Pansus tentunya akan mengajukan pertanyaan yang tajam terhadap pihak-pihak yang dipanggil.
“Pansus sangat terbuka. Masyarakat bisa memantau. Jika nanti keputusan Pansus berbeda, tentu masyarakat pun akan bertanya-tanya,” jelasnya.
Tidak jauh beda diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Namun menurutnya reshuffle bisa dilakukan pada menteri yang kinerjanya buruk. “Kalau reshuffle itu hak presiden. Orang yang nggak benar dan sebagainya itu memang harus di-reshuffle,” ujar Ical.
Mengenai adanya isu reshuffle yang digulirkan karena Golkar dianggap tidak mendukung pemerintah, Ical menyatakan kalau partainya berkoalisi dengan pemerintah bukan dengan Demokrat.
“Saya tidak pernah ada koalisi dengan Demokrat. Yang koalisi adalah Partai Golkar dengan pemerintah. Partai Demokrat koalisi dengan pemerintah. Pandangan berbeda dalam koalisi tidak masalah. Ini demokrasi,” jelasnya seperti dikutip detikcom.
Masih terkait reshuffle, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul justru mengatakan isu reshuffle muncul karena banyak kader partainya yang ingin menjadi menteri.
“Pak Jafar [Hafsah] ingin sekali jadi Menteri Pertanian, wajar dong mantan Dirjen. Anas [Urbaningrum] juga kan pengin sekali jadi menteri. Kawan-kawan agaknya mulai panas,” kata Ruhut dengan santainya kepada wartawan.
Namun hal ini dibantah tegas Anas. “Ah ngawur, ah nggak ada itu!, Saya ditugaskan di sini [DPR],” kata Anas sebagaimana dikutip detikcom.
Anas menegaskan Demokrat tetap menginginkan koalisi kompak.”Nggak ada seperti itu, seperti itu di PD karena demokrat nomor satu ingin koalisi kompak sampai selesai lima tahun. Bahkan kalau bisa puluhan tahun,” jelas Anas.
Memanas
Hubungan antara partai koalisi memang semakin memanas. Bahkan dalam diskusi Adakah Solusi Pansus Bagi Partai Koalisi? di DPR kemarin, PKS, Golkar dan Demokrat saling serang secara terbuka.
Di depan Sekjen PD Amir Syamsudin, PKS dan Golkar menyatakan tak mau menutupi ‘bangkai gajah’ dalam kasus Century. “Menutupi kasus Century ini menurut saya percuma saja. Ibaratnya, kalau kita disuruh nutup bangkai tikus masih bisa, tapi kalau ngumpetin bangkai gajah, kan susah!,” kata anggota Pansus Century dari FPKS Achmad Misbakhun.
PKS, memang partai koalisi pemerintah bersama PD, PAN, PPP dan PKB. Tetapi PKS tidak mau menurut begitu saja di parlemen. “Ini bukan koalisi parlemen. Koalisi parlemen ada aturannya sendiri,” papar Misbakhun.
Senada dengan Misbakhun, anggota Pansus dari FPG Aziz Syamsuddin juga menyampaikan penolakannya ikut PD dalam konteks keputusan Pansus Century. Aziz menilai penuntasan Century sudah memasuki ranah hukum dan tidak bisa dihentikan begitu saja.
“Koalisi bukan untuk menutup pelanggaran hukum. Betul kata Misbakhun, kita tidak mungkin menutupi bangkai gajah,” kata Aziz.
Sikap PKS ini membuat Amir Syamsuddin kaget bukan kepalang. Amir mengaku sulit memahami maksud dan gerakan partai dakwah ini. “Saya kira sulit sekali memisahkan bahwa koalisi yang ada di parlemen itu tidak ada urusannya dengan koalisi di pemerintahan,” keluh Amir dengan nada mempertanyakan.
Amir pun balik menyerang. Menurutnya lebih baik tidak berkoalisi dengan PD dan pemerintahan SBY jika PKS memisah-misahkan antara koalisi pemerintahan dan koalisi parlemen.
Oleh Amiruddin Zuhri
HARIAN JOGJA