JAKARTA—Istana Kepresidenan Jakarta menegaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah bukan lagi anggota koalisi pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan pergeseran menteri PKS dari kabinet SBY.
Promosi UMKM Binaan BRI, Minimizu Bawa Keunikan Dekorasi Alam ke Pameran Kriyanusa 2024
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat (21/6/2013), mengatakan bahwa kedudukan PKS di koalisi otomatis berakhir karena tidak mendukung kebijakan strategis pemerintah terkait APBN-P 2013. "Jika tidak mendukung kebijakan Presiden, berarti parpol itu [PKS] bisa mengundurkan diri. Kalau tidak hakikat keberadaan Parpol telah selesai," katanya.
Dia menambahkan potensi kebijakan pergeseran menteri selalu ada lepas dari perpecahan di tubuh koalisi. Julian menegaskan pemberhentian atau pergeseran posisi dalam kabinet adalah sepenuhnya hak preogatif Presiden, bukan wilayah Sekretariat Gabungan koalisi.
"Saya belum tahu akan ada reshuffle. Saya tidak bisa bicara peluang, itu hak preogatif Presiden. Kemungkinan itu selalu ada," katanya.