Esposin, JAKARTA -- Proyek pembangunan Pelabuhan Cimalaya resmi dibatalkan. Pemerintah mengklaim kerugian dana yang digelontorkan untuk studi kelayakan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya sangat sedikit dibandingkan kerugian yang timbul jika proyek dilanjutkan.
Promosi Dukung Perkembangan Industri Kreatif, BRI Gelar Kompetisi Creator Fest 2024
"Oh, kecil dananya [feasibility study]. Akan lebih bahaya kalau kita lanjutkan. Kerugiannya lebih besar kalau proyek berlanjut," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (2/4/2015) sore.
Menurut dia, anggaran proyek yang selama ini sudah mengalir untuk pengkajian dan studi kelayakan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pada kesempatan tersebut, dia kembali mengonfirmasi proyek pembangunan pelabuhan tidak dibatalkan, melainkan hanya dipindahkan ke kawasan paling timur Jawa Barat.
Alasannya, di wilayah Cilamaya, banyak pipa minyak dan gas yang akan terganggu dan membahayakan dari sisi lalu lintas laut. Kendati melakukan kajian ulang, Jusuf Kalla membantah jika pembangunan proyek akan lebih lambat dari target jangka menengah pemerintah.
"Tidak cepat saja, karena juga Cilamaya itu detail engineering-nya belum ada,"ucapnya. Pengusaha dan pemilik Kalla Group itu juga mengaku nilai investasi pembangunan pelabuhan setelah dipindah ke wilayah lain akan sama dengan proyek di Cilamaya.
Terkait investor, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan membuka kembali tender proyek yang akan diikuti oleh sejumlah investor. Kamis tadi, Jusuf Kalla beserta sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana telah melakukan rapat. Mereka membahas keputusan tersebut di Kantor Kepala Desa Tanjungjaya, Cimalaya, Karawang, Jawa barat.
Jusuf Kalla mengatakan rencana pemindahan daerah pembangunan pelabuhan dilakukan untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah. Selain itu, produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan pertamina tidak terganggu.
Wapres mengatakan daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur. Karena selain Cilamaya, wilayah Kabupaten Subang dan Indramayu juga memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau anjungan minyak lepas pantai.
Sebelumnya, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi beban kinerja Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.