JAKARTA – Pada 2025 pemerintah Indonesia akan meluncurkan program berupa pemberian makanan bergizi gratis kepada masyarakat, sebuah inisiatif yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Guna mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Promosi 3 Tahun Holding UMi BRI, Layani 176 Juta Nasabah Simpanan dan 36,1 Juta Debitur
Meski demikian, hingga kini masih terdapat banyak pertanyaan mengenai bagaimana program ini akan diterapkan secara efektif, terutama terkait detail teknis dan sasaran dari program ini.
Untuk merealisasikan dan menyukseskan program makan bergizi gratis tidak mudah, apalagi program itu juga masuk beban APBN. Dengan alokasi awal sebesar Rp71 triliun, program ini harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa alokasi dana ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 membengkak di luar kisaran target pemerintah, yaitu antara 2,29% dan 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski begitu, masih diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dapat memberikan dampak maksimal tanpa membebani keuangan negara. Tantangan lainnya adalah memastikan makanan yang disediakan benar-benar bergizi dan mencapai masyarakat yang paling membutuhkan.
Lantaran itulah, program tersebut juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan industri pangan, untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan berkualitas.
Berkaitan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program makan bergizi gratis ini dengan meningkatkan produksi daging sapi, kambing, dan ayam di Indonesia.
Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan ketersediaan protein hewani yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Selain itu, kementerian juga berencana untuk bekerja sama dengan pengusaha besar dalam proses hilirisasi, sehingga produksi daging dapat diolah dan didistribusikan dengan lebih efisien.
Untuk mendukung upaya ini, Menteri Pertanian juga mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun kepada DPR. Tujuannya untuk memperluas produksi pangan dan meningkatkan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan optimasi lahan.