news
Langganan

Prita bebas

Redaksi  - Espos.id News  -  Rabu, 30 Desember 2009 - 10:07 WIB

ESPOS.ID - More than just publish.

JAKARTA: Prita Mulyasari (32) tidak kuasa menahan tangis saat majelis hakim memutuskan vonis bebas kepadanya dalam kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronika (email) terhadap manajemen RS Omni Internasional.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Selasa (29/12) majelis hakim yang diketuai Arthur Hangewa menyebutkan Prita mengirimkan email kepada 20 alamat yang berisi Penipuan di RS Omni Internasional agar diketahui orang lain.

Hakim mengatakan, bahwa tidak ada muatan penghinaan dalam email Prita dan didistribusikan kepada orang lain, maka pihak lain yang berkepentingan mengetahuinya.

Hakim menyetujui pembelaan kuasa hukum Prita, Slamet Yuono dari Kantor OC Kaligis bahwa kliennya adalah korban dari suatu pelayanan medis RS Omni. Hakim berpendapat bahwa pencemaran nama baik melalui email tidak dapat dibuktikan sehingga harus dibebaskan dari tuntutan jaksa.

Prita Mulyasari tidak kuasa menahan haru. Ia sontak melakukan sujud syukur begitu majelis hakim memberikan vonis bebas untuk dirinya. Keluarga Prita pun tampak menangis haru dan diliputi kegembiraan.Sang suami yang setia menemani ikut larut dalam suasana haru. “Saya antara bisa dan tidak bisa mengungkapkan perasaan. Saya bersyukur diputus bebas,” kata Prita usai persidangan di PN Tangerang, Banten, Selasa (29/12).

Prita mengaku ingin kehidupannya kembali normal. Ia ingin kembali bekerja dan mengurus keluarganya. “Saya ingin kehidupan saya kembali normal,” katanya.

Setelah divonis bebas, Prita Mulyasari mengaku tidak dendam terhadap RS Omni Internasional. “Saya tidak dendam pada RS Omni. Saya membuka seluasluasnya pintu maaf jika pihak rumah sakit ingin meminta maaf pada saya,” kata Prita.

Sementara itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, akan mengajukan kasasi atas vonis tersebut. “Kita akan mengajukan kasasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto, di Jakarta sebagaimana dikutip Antara.

Putusan inipun disambut positif banyak pihak.” Luar biasa. Yang mengejutkan, hasil putusannya tidak terbukti karena itu kan pada tataran yang kedua,”ujar anggota DPD dari DIY, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di DPR.

Bagaimana dengan sumbangan untuk prita? Hemas menyarankan sumbangan untuk Prita digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. “Bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat,” paparnya.

Ketua MK Mahfud MD juga dengan putusan tersebut. “Saya senang Prita sudah dibebaskan. Ini merupakan cerminan keadilan,” ujar Mahfud di kantornya.

Mahfud sependapat jika UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi. Merevisi UU ITE bisa dilakukan lewat mekanisme DPR. “UU itu konstitusional. Meski konstitusional diubah boleh. Tapi bukan di sini tempatnya tapi di legislatif,” imbuh dia.

Kasus Prita ini memang memunculkan desakan agar dilakukan revisi terhadap UU ITE. “UU ITE memiliki semangat bertentangan dengan UUD, karena membatasi kebebasan orang untuk menyebarkan informasi dan mengeluarkan pendapat lewat medium elektronik,” kata Koordinator Kontras Usman Hamid sebagaimana dikutip detikcom.

Komnas HAM pun menyetujui adanya revisi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diharapkan UU ITE tidak memihak pada penguasa. “Di luar negeri, UU seperti ini sudah dihapuskan. Jangan sampai UU ini digantungkan di pundak orang yang berkuasa,” ujar Anggota Komnas HAM Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Yosep Adi Prasetyo.

Oleh Amiruddin Zuhri
HARIAN JOGJA

Budi Cahyono - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Kata Kunci :
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif