Kedua syarat itu adalah cawapres itu harus mampu memastikan kemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Cawapres itu juga wajib mampu menjamin efektivitas pemerintahan RI yang akan datang.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
"Ada dua pertimbangan atau syarat utama, pertama, cawapres itu yang memastikan kemenangan pasangan ini," ujar Ahmad Basarah seusai menghadiri Diskusi Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014 di Menteng, Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Kedua, lanjutnya, cawapres Jokowi adalah figur yang mampu melakukan efektivitas pemerintahan jika pasangan ini menang Pilpres mendatang. "Efektivitas itu penting agar dalam menjalankan roda pemerintahan itu dapat berjalan chemistry," kata dia.
Ia mengungkapkan dua syarat utama itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan keputusan. "Itu dilakukan agar membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia," ujar dia.
Ia mengatakan cawapres Jokowi bisa berasal dari kalangan mana saja karena pihaknya tidak mendikotomikan tokoh sipil, militer, akademisi. Terpenting kedua syarat utama tersebut dapat dipenuhi oleh pendamping Jokowi nantinya.
"Cawapres itu sangat bervariasi ada latar belakang sipil, militer, akademisi dan dan kita saat ini mengarah pada proses pengerucutan terkait cawapres," kata dia.
Sehingga semua cawapres yang diinventarisasi partai masih punya peluang yang sama dan keputusan pengumuman itu tergantung Ketua Umum PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan politik. "Semua masih punya kans dan beberapa nama itu digodok oleh cawapres. Tidak lebih dari lima nama, dan keputusan pengumuman itu tergantung oleh bu Mega berdasarkan pertimbangan politik," ujar dia.
Sebelumnya, ada nama-nama figur yang muncul di permukaan terkait cawapres yang dianggap layak mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014. Mereka antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua KPK Abraham Samad, mantan KSAD Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.