Instruksi tersebut disampaikan Ketua Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pungky Samhasta, saat ditemui wartawan di halaman parkir Gelora Manahan, Banjarsari, Solo, Rabu (14/5) siang. Instruksi itu juga disampaikan secara langsung dalam pelaksanaan apel kesiapan sumber daya manusia secara profesional dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat konflik sosial.
Apel yang dihadiri sejumlah unsur tanggap darurat kesehatan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (DKK), Solo Rescue, TNI/Polri, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan apel sempat dilakukan simulasi antisipasi kerusuhan massa oleh tim gerak cepat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng yang bekerja sama dengan sejumlah elemen kesehatan lainnya.
“Apel ini sebagai sarana untuk berkoordinasi dengan sejumlah elemen yang ada. Tanpa koordinasi penanganan seperti itu tidak akan berjalan baik. Semua puskesmas dan RS harus siaga saat pilpres dan pascapilpres. Saya tidak berani ngomong potensi konflik, paling tidak ada gesekan-gesekan antarpendukung pasti terjadi. Oleh karenanya semua pihak harus merespons cepat, tanggap darurat,” tegas Pungky, yang juga Plt. Kepala Dinkes Provinsi Jateng itu.
Kepala DKK Solo Siti Wahyuningsih menerangkan seperti saat pelaksanaan pemilu legislatif lalu, 17 puskesmas di Solo menjadi posko kesehatan untuk mengantisipasi krisis kesehatan akibat konflik sosial. Belasan posko itu, kata dia, akan dikoordinasi oleh posko komando di Kantor DKK Solo.