Pengurus Partai Demokrat Kubu Moeldoko Akan Daftarkan Diri, Polisi Lakukan Pengamanan - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Newswire - Espos.id News - Selasa, 9 Maret 2021 - 10:17 WIB

ESPOS.ID - Kader Partai Demokrat kubu Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. (Antara-Endi Ahmad)

Esposin, JAKARTA -- Pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang rencananya hari ini, Selasa (9/3/2020), mendatangi Kemenkum HAM setelah sempat tertunda kemarin. Mereka rencananya akan mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Azis Andriansyah, memastikan akan melakukan pengamanan sebagaimana saat rombongan kubu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kantor Kemenkum HAM kemarin. Ketika itu, tiga kompi personel diturunkan untuk mengamankan sekaligus mengantisipasi terjadinya bentrokan antara kedua kubu.

"Pasti ada [pengamanan seperti kemarin]," kata Azis saat dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021).

Sehari sebelumnya, rombongan Partai Demokrat kubu AHY telah lebih dahulu mendatangi Kantor Kemenkum HAM dan menyerahkan sejumlah barang bukti untuk memastikan bahwa KLB Partai Demokrat Deli Serdang ilegal alias abal-abal.

Pada Senin (8/3/2021), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendatangi kantor Kemenkum HAM untuk membuktikan KLB Deli Serdang ilegal. AHY membawa banyak dokumen, di antaranya surat kronologis, pernyataan tertulis Majelis Tinggi PD, serta bukti0bukti penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

AHY mengatakan ada 10 berkas yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar. Selain itu ada 5 kontainer plastik berisi bukti-bukti penyelenggaraan KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

"Berkas ini melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," kata AHY.