Esposin, JAKARTA -- Meski surat peringatan (SP) 1 dari Pemprov DKI Jakarta sudah terbit dan sebagian penghuni mulai meninggalkan Kalijodo, sebagian warga lain masih melawan. Bersama pengacara Razman Arief Nasution, mereka ingin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk datang langsung ke Kalijodo.
Promosi Dukung Perkembangan Industri Kreatif, BRI Gelar Kompetisi Creator Fest 2024
Razman kembali datang ke Kalijodo hari ini setelah petugas dari Pemprov DKI menempelkan SP1 ke tiap rumah dan kafe di kawasan itu. Masih ada warga yang bertahan dan meminta agar pemprov membatalkan penertiban Kalijodo. Apalagi, penertiban itu masih menjadi kontroversi.
"Karena itu, saya mengharap gubernur yang akan membongkar [membatalkan penertiban Kalijodo]. Kami mengimbau Bapak Gubernur, Presiden, kalau saya tidak kerja di sini, bukan kami senang [jadi PSK], tapi kami membiayai keluarga, kami makan apa? Bukan hanya kami, tapi [juga untuk] warga sekitar," kata Dewi (bukan nama sebenarnya), perempuan yang mengaku bekerja di Kalijodo, saat diwawancarai TV One di kawasan itu, Kamis (18/2/2016) sore.
Dewi mengaku telah mencari uang di Kalijodo selama enam tahun dan tak tahu harus bekerja apa jika kafe-kafe di Kalijodo disikat habis. Namun dia mengaku mau ikut aturan pemerintah jika pekerjaan penggantinya memberikan penghasilan yang menurut dia cocok.
"Saya sudah kerja di sini empat tahun, paling-paling Rp5 juta per bulan, maksimal Rp11 juta. Kami ikut [pemerintah], tapi kalau bekerja gajinya tidak seimbang dengan kebutuhan, kami tidak sanggup," katanya.
Sementara itu, Razman yang menyatakan dirinya sebagai pengacara warga Kalijodo, menganggap belum ada sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pemberitahuan tertulis dan SP 1 bukan bentuk sosialisasi. Dia meminta Ahok sendiri datang ke Kalijodo.
"Ahok datanglah ke sini, kami tunggu. Sosialisasi itu belum pernah. Ini besok kita mau ke DPRD DKI, dan ke wakil presiden," katanya dalam kesempatan yang sama.