by Jibi Solopos.com Okezone - Espos.id News - Selasa, 19 Desember 2017 - 14:10 WIB
ESPOS.ID - Halaman buku IPS terbitan Yudhistira yang berisi materi menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (Muhammad Ismail/JIBI/Solopos)
Esposin, JAKARTA – Penerbit Yudhistira diwakili oleh Djadja Subagdja meminta maaf atas kesalahannya dalam menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada tabel negara-negara di Benua Asia. Permintaan maaf ini disampaikan langsung di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebelum memenuhi panggilan KPAI, pihak penerbit melalui surat bernomor 12/Pnb-YGI/XII/2017 telah menyebutkan World Population Data Sheet 2010 sebagai referensi yang ia gunakan.
“Nama negara diurut sesuai abjad, negara Israel pada urutan nomor 7 dan di kolom Ibu Kota tertulis Yerusalem. Sedangkan Negara Palestina di urutan nomor 12 dengan ibu kotanya hanya diisi tanda strip (-) alias kosong,” jelas Komisioner KPAI, Retno Listyarti seperti dilansir Okezone, Selasa (19/12/2017).
Selain itu, Djadja mengakui buku terbitan Yudhistira belum terdaftar di Pusat Buku dan Kurikulum (Pusbukur Kemdikbud RI). Pengakuan ini otomatis menjadikan Yudhistira sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas isi buku IPS kelas VI SD yang memuat kekeliruan.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Penerbit Yudhistira telah melakukan revisi buku dengan mencantumkan Tel Aviv sebagai Ibu Kota Israel, sedangkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina. KPAI telah menerima satu ekslempar buku revisi sebagai bukti.
Meski berjanji akan menarik buku lama dan menggantinya dengan buku baru, pihak Yudhistira mengalami kendala sebab sekolah tengah sibuk melakukan tugas akhir tahun.
“Saat ini masih terkendala karena akhir tahun dan banyak sekolah sudah sibuk isi rapor dan akan pembagian rapor semester ganjil. Jadi kemungkinan besar, baru bisa menarik dan mendistribusi buku pengganti pada Januari 2018,” jelasnya.
Terkait buku cetakan Intan Pariwara yang memuat konten serupa, penjelasan telah diterima KPAI melalui surel yang menyatakan bahwa mereka hanya bertidak sebagai pencetak dengan memperbanyak naskah buku BSE dari pemerintah.
Diketahui, Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan program yang diluncurkan pada era pemerintah Presiden SBY untuk menekan harga buku sekolah. Kemendiknas (sekarang Kemdikbud) melalui Pusat perbukuan membeli naskah-naskah penulis untuk diunggah dan diperbanyak secara gratis. Meski buku-buku sekolah tersebut berhasil dijual dengan harga murah, namun proses seleksinya memiliki kelemahan.