Pemerintah Larang Mudik, Tapi Wisata Boleh, Maksudnya Apa? - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia | Espos.id

by Newswire - Espos.id News - Selasa, 6 April 2021 - 09:17 WIB

ESPOS.ID - Menko PMK, Muhadjir Effendy (ketiga dari kanan), didampingi Bupati Karanganyar, Juliyatmono, meresmikan aula dan ruang kelas MI Muhammadiyah Karanganyar pada Jumat (19/2/2021). (Solopos.com/Sri Sumi Handayani)

Esposin, JAKARTA -- Sejumlah pihak menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran dengan tujuan menekan penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain pemerintah memperbolehkan orang berwisata dengan mengizinkan tempat wisata buka. Pembukaan tempat wisata ini juga berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi V, Syarief Alkadri, meminta pemerintah menutup tempat wisata. "Saya berharap pada saat hari raya tempat wisata ditutup," ujar Syarief, Senin (5/4/2021).

Syarief menyebutkan penutupan tempat wisata berguna untuk meminimalisir adanya kerumunan. Sehingga potensi klaster baru bisa diperkecil. "Mudik itu jangan sampai menimbulkan klaster baru. Sama juga di tempat wisata, akan terjadi kerumunan dari berapa tempat sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru," ucap Syarief.

Sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 gara-gara pandemi COVID-19 belum berakhir. Arahan ini diberikan kepada seluruh masyarakat.

"Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Nantinya, akan ada aturan-aturan terkait peniadaan mudik. Muhadjir menyatakan cuti bersama Idulfitri tetap ada, tapi tidak untuk mudik.

"Saya senang sekali, jadi tadi sudah ada pembicaraan yang pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah tentang peniadaan mudik lebaran, tetapi nadi wisata tetap harus terus berdenyut, tidak boleh berhenti," balas Muhadjir Effendy.

Kata Pakar

Sementara itu, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, bicara soal risiko pengunjung tempat wisata terpapar Covid-19. "Kita menghadapi bahwa situasi pandemi belum terkendali karena test positivity rate masih di atas 5%. Artinya pelonggaran itu tentu memiliki risiko adanya paparan terinfeksi Covid-19," ujar Dicky Budiman, Senin (5/4/2021).

Menurutnya, pembukaan tempat wisata tidak bisa digeneralisasi. Sebab, tingkat kedaruratan Covid-19 seperti kasus harian atau kasus kematian setiap daerah berbeda-beda.

Dicky mengatakan tempat wisata yang dibuka juga harus memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya tempat wisata tersebut mesti outdoor.

"Kalau pengunjungnya masih satu zonasi, ya bisa saja dikelola. Ada mekanisme yang beberapa kali sudah saya sampaikan tapi yang di daerah (kasus Corona) tinggi semua ya tentu tidak layak (tempat wisata buka)," jelasnya.

Sedangkan epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mengkritik kebijakan pemerintah membuka tempat wisata. Menurutnya, pembukaan tempat wisata kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang sudah-sudah.

"Memang ini ada kontradiktif dari kebijakan pemerintah. Pejabat pemerintah harus sepakat dan sejalan atas kebijakan yang dikeluarkan sehingga tidak membingungkan masyarakat. Dan perlu memperjelas kebijakan jangan menggunakan istilah-istilah yang ambigu atau bermakna ganda ataupun terkesan istilah yang banyak makna," terang Laura.