Esposin, SOLO -- Pemerintah pusat membuka kuota lebih kurang 225 formasi khusus pegawai pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Makmur Marbun, mengatakan, kesempatan ini diberikan kepada pegawai di daerah.
Pemerintah pusat pada tahun ini membuka kuota pegawai pemerintah berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk bekerja di IKN.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
"Kami dukung langkah pemerintah pusat itu dalam pengadaan ASN dan P3K formasi khusus IKN," jelas Makmur Marbun di Penajam, Kamis (14/3/2024).
Melalui instruksi Presiden Joko Widodo (Widodo), pemerintah pusat pada tahun ini membuka sekitar 225 formasi khusus pegawai pemerintah untuk IKN yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku.
Lowongan ini memberikan kesempatan kepada putra putri daerah untuk direkrut sebagai pegawai pemerintah di IKN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk menjadi ASN dan P3K, di mana mulai tahun ini penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) dan P3K akan dilakukan tiga kali dalam satu tahun.
"Mulai 2024 penerimaan CASN dilakukan tiga kali dalam satu tahun, kalau sebelumnya hanya satu kali dalam satu tahun," jelasnya sebagaimana dilansir Antara.
Hal ini memberikan peluang besar bagi masyarakat yang ingin menjadi ASN dan P3K serta memberikan peluang bagi instansi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan pegawai.
Kementerian PAN-RB menargetkan akhir tahun ini seluruh tenaga honorer di lingkungan pemerintahan di seluruh Indonesia diangkat menjadi P3K melalui penerimaan P3K yang juga dilakukan di setiap daerah.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tenaga honorer di seluruh Indonesia yang tercatat sekitar 2,3 juta orang, kata dia, saat ini tersisa berkisar 1,7 juta tenaga honorer.
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memprioritaskan formasi P3K bagi tenaga honorer yang masuk database BKN itu, demikian Makmur Marbun setelah mengikuti rapat kooordinasi nasional (Rakornas) persiapan pengadaan ASN 2024, di Jakarta.