SEMARANG-- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan mendorong untuk mengusut inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Promosi Kisah Perempuan Hebat Agen BRILink Dorong Literasi Keuangan di Medan
Anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Dewi Aryani, dari arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan, Surabaya, kepada ANTARA di Semarang, Sabtu, mengemukakan alasan partainya menolak, antara lain, PLN gagal menyediakan gas sesuai dengan target dan mengganti dengan solar yang jauh lebih mahal.
Sebelumnya, sebagaimana diwartakan, DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik pada tahun 2013 sebesar Rp78,63 triliun.
Pemerintah berencana pada tahun depan menaikkan TDL sebesar 15 persen. Kenaikan tarif ini berlaku untuk seluruh konsumen pengguna listrik berkapasitas daya mulai 1.300 volt ampere ke atas.
Lebih lanjut Dewi mengatakan, "Alasan lain, gagal menghemat biaya bahan bakar pembangkit listrik, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp17,9 triliun dan tahun berikutnya 2010 menjadi sebesar Rp19,7 triliun," katanya.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan juga menilai PT PLN gagal memenuhi kebutuhan batu bara sebagai pembangkit listrik sesuai dengan target, terutama PLTU percepatan 10.000 megawatt.
Selain itu, lanjut Dewi, PLN Gagal memenuhi kebutuhan panas bumi untuk listrik sesuai dengan target, operasional PLN boros, gagal dalam misi PLTU 10.000 megawatt, BPK mencatat terdapat 45 kasus kesalahan operasional PLN yang mengindikasikan PLN inefisien alias boros.