JAKARTA: PDI Perjuangan mempertanyakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang disusun pemerintah.
Kalau ada gubernur utama, berarti ada gubernur yang tidak utama."Ada istilah gubernur utama, kalau begitu ada dong gubernur madya, gubernur bayangan, gubernur ecek-ecek. Ini kan nggak fair. Namanya gubernur ya gubernur, titik," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (8/12), seperti dikutip detikcom.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi, mengungkapkan, dalam draf RUU usulan pemerintah, istilah parardhya buat posisi Sri Sultan Hamengku Bowono dan Sri Paduka Paku Alam yang sebelumnya mengemuka, diganti menjadi gubernur utama dan wakil gubernur utama. Sementara, gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih langsung.
Tjahjo mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu draf resmi RUUK DIY dari pemerintah. Sikap PDIP, kata Tjahjo, masih sama sejak awal, yakni mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur.
"Posisi kami menyerap aspirasi masyarakat Jogja. Partai kami di Jogja juga mempunyai sikap yang sama, mendukung penuh penetapan. Ini menyangkut kultur budaya. Memahami Jogja jangan sepotong," ujarnya. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pemerintah di bawah kemudi Presiden SBY ingin menjadikan Sri Sultan Hamengku Buwono X hanya sebagai simbol sejarah. Sultan perlahan dilucuti hak-haknya dalam pemerintahan.
"Pada dasarnya pemerintah ingin menjadikan Sultan sebagai etalase atau simbol hiasan sejarah dalam negara kita," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, di Gedung DPR.
Menurut Anis, pemerintah akan mencopot hak Sultan memerintah DIY. Padahal selama ini, Sultan dipercaya menempati posisi Gubernur DIY dan ditetapkan secara langsung tanpa Pemilu.
"Apapun istilahnya, yang jelas pemerintah pada dasarnya ingin melucuti kewenangan eksekutif dari Sultan, dan sudah keluar dari konteks demokrasi monarki," kata Anis.
Anis mengingatkan pemerintah agar setia dengan perjanjian sejarah. Di mana Keistimewaan Jogja, menurut Anis, adalah kesepakatan bersama saat Jogja masuk NKRI.
Tolak Demokrat
Adapun Partai Golkar tidak mau mengikuti usul Partai Demokrat (PD) agar Keistimewaan DIY dibahas di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.
"Menurut saya tidak perlu dibicarakan di Setgab. Kalau pembicaraan informal sih nggak masalah, tapi jangan sampai ada pembicaraan setengah kamar setengah mendikte di Setgab yang akan menimbulkan kontraproduktif," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso.
Sebelumnya, PD mendorong agar keistimewaan DIY dibahas di Setgab koalisi. PD berharap Setgab dapat menyeragamkan perbedaan partai koalisi terkait keistimewaan DIY yang membesar di DPR.
Di sisi lain, Ketua MPR Taufiq Kiemas berharap ada jalan tengah yang menjembatani perbedaan sikap pemerintah dengan DPR terkait Keistimewaan DIY. Taufiq mengusulkan gubernur DIY dipilih melalui penetapan namun ada persyaratannya, yakni tidak boleh berpolitik.
"Kan nanti berunding ada penetapan dan pemilihan. Nanti di sidang itu bisa berunding. Jalan tengah begini, Sultan ditetapkan nggak boleh berpolitik sampai umur 90 tahun, misalnya nanti cari pengganti. Jangan berantem di dalam," ujar Taufiq.(Harian Jogja)
HARJO CETAK
Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli