JAKARTA: Sejumlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat percaya diri (pede) jelang deadline program kerja 100 hari yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (28/1). Para menteri itu mengklaim telah merampungkan program kerjanya sebelum batas waktu yang ditentukan.
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM), Patrialis Akbar, mengklaim program 100 hari di kementerian yang dipimpinnya telah mencapai 100 persen lebih.
“Kalau 100 hari, alhamdulillah yang kami capai nampaknya sudah lebih dari 100 persen,” kata Patrialis Selasa (26/1).
Patrialis membeberkan kesuksesan Kemenkumham selama hampir seratus hari dia menjabat. Soal program reformasi birokrasi, menurutnya, kementriannya telah melangkah lebih jauh dibanding lembaga negara yang lain.
Pada tahun ini, lanjutnya, Kemenkum HAM menandatangani perjanjian dengan maskapai Garuda Indonesia dalam meluncurkan program Visa on Board. Program tersebut melayani penyelesaikan dan pemeriksaan keimigrasian di atas pesawat bagi penumpang asal Jepang yang hendak berkunjung ke Indonesia.
“Kita juga meluncurkan kebijakan pemberian visa on arrival dengan tarif US$25 untuk dapat tinggal 30 hari dan diperpanjang, yang sebelumnya tarif visa on arrival tersebut berlaku dua, yaitu US$ 10 untuk 7 hari dan US$25 untuk 30 hari,” jelas dia, sebagaimana dikutip dari detikcom.
Hal senada diutarakan Menko Kesra, Agung Laksono. Menurutnya, hampir seluruh program kerja yang direncanakan sebagai program 100 hari di jajaran kementerian bidang kesejahteraan rakyat selesai menjelang hari ke-75. Namun, ia menambahkan, berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan pemerintah itu seolah-olah tidak terdengar di masyarakat dan media massa pun lebih banyak memberitakan kasus Bank Century ketimbang hasil-hasil kerja itu.
“Dengan gencarnya pemberitaan tentang Century itu, muncul kesan seolah-olah pemerintahan saat ini tidak mengerjakan apa-apa. Padahal semua program kerja itu telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya,” ujar Agung yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, seperti dikutip dari Antara.
Mengenai program-program kerja yang telah selesai dilaksanakan menjelang 100 hari pertama pemerintahan, Agung memaparkan di antaranya adalah program sosialisasi dan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar dan Jabar telah selesai menjelang hari ke-75.
“Dari 35 program kerja yang telah disusun untuk kementrian Menko Kesra itu, 16 program di antaranya sudah selesai 100 persen menjelang hari ke-75. Saya optimis pada hari ke-100 nanti semua program terselesaikan sesuai rencana,” kata mantan Ketua DPR itu. Yang paling pede dengan program kerja 100 hari ini adalah menteri yang membidangi ekonomi.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan program 100 hari Kementerian Perindustrian hingga kini tersisa 5% lagi. Hidayat optimistis program tersebut bisa rampung tepat pada waktunya. Ia mengatakan, program yang tersisa tersebut adalah MoU industri gula nasional dalam tata guna dan teknologi penanaman tebu. Menurutnya, seluruh pelaku industri gula nasional.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, mengaku program 100 harinya juga hampir rampung. Pihaknya tinggal menyelesaikan dan menyampaikan draft akhir mengenai Keppres No.80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa sebelum akhirnya akan ditandatangani oleh Presiden.
Lain lagi dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang mengaku tidak terlalu memikirkan program 100 hari dan lebih fokus ke rencana 5 tahun ke depan. “Kita tidak hanya pikirkan 100 hari, tapi 5 tahun ke depan,” ungkap Mari.
Aksi mahasiswa
Deadline program kerja 100 hari ini siap ‘disambut’ sejumlah kelompok mahasiswa yang menyiapkan aksi demo. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) meminta agar Presiden SBY untuk tidak mencemaskannya. Sebab, aksi ini masih berkaitan dengan aksi antikorupsi, bukan usaha penumbangan Presiden. “Aksi 28 Januari ini garis depannya itu gerakan mahasiswa, Presiden SBY tak perlu paranoid,” ujar juru bicara Kompak Fadjroel Rachman.
Fadjroel menambahkan, dalam aksi mendatang Kompak berperan sebagai supporting system sementara mahasiswa adalah ujung tombaknya.
Oleh A. Rizky D. Polii
HARIAN JOGJA
Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi