Ichwan Prasetyo - Espos.id News - Senin, 30 Mei 2022 - 15:36 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi kebebasan berekspresi sebagai dasar mengukuhkan toleransi. (sejuk.org)
Esposin, SOLO – Intoleransi di Indonesia beberapa tahun belakangan makin sering terjadi, menjadi bukan hal aneh lagi. Intoleransi itu mulai dari yang ringan berupa vandalisme sampai tindakan kekerasan fisik seperti penganiayaan atau perusakan.
Gejala global menunjukkan banyak politikus yang mendukung kebijakan diskriminatif terhadap kaum minoritas, seperti imigran. Di beberapa negara mereka malah menghimpun dukungan dengan mendorong intoleransi sehingga bisa naik ke kursi kekuasaan.
Di Indonesia intoleransi juga makin biasa terjadi. Belakangan ini pada 2021 toleransi semakin membaik dibandingkan pada 2020. Tetap saja ada daerah-daerah di Indonesia yang menjadi lokasi aksi-aksi intoleransi.
Berdasarkan kajian ilmu politik, persebaran intoleransi terkait banyak faktor. Umumnya berbasis dua hal mendasar. Pertama, pernyataan politikus yang melazimkan sikap intoleran. Ini mengakibatkan akar rumput ikut-ikutan menjadi intoleran, dalam pernyataan maupun tindakan.
Kedua, faktor politik. Masa menjelang pemiluhan umum atau pemilu pengaruh kandidat pejabat eksekutif dan legislatif serta politikus sangat besar untuk menyuarakan pendapat dan keinginan yang sama.
Ketika politikus dan kandidat menyatakan sikap intoleran, kemungkinan besar pendukung mereka akan menyuarakan hal yang sama. Studi menunjukkan persebaran intoleransi berkait erat dengan sikap pejabat atau politikus.
Studi-studi menunjukkan pengaruh pemimpin dan politikus sangat besar dalam menebarkan intoleransi. Studi-studi ini mayoritas berbasis eksperimen survei dengan menyebut identitas politikus, pemimpun, atau partai politik yang menjadi simpul persebaran intoleransi.
Demikian kata asisten profesor bidang ilmu politik di Yale-National University of Singapore (NUS) College, Risa J. Toha, ketika menjabarkan hasil riset berjudul The Normalization of Intolerance: The 2019 Presidential Election dalam diskusi daring di forum Reading in Social Sciences (Risos) pada Jumat (27/5/2022).
Diskusi difasilitasi Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina (Pusad Paramadina) dan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) yang merupakan kolaborasi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Risa melaksanakan riset dan menulis hasil riset itu bersama Dimitar D. Gueorguiev dan Aim Sinpeng. Hasil riset dipublikasikan Electoral Studies beberapa waktu lalu. Riset bermula dari anggapan umum bahwa penerimaan sosial atas intoleransi diyakini akan mendorong intoleransi di tingkat individual, suatu proses yang dirujuk sebagai normalisasi intoleransi.
Tingkat intoleransi sosial biasanya sangat tinggi pada masa kampanye pemilu, ketika retorika para kandidat pejabat eksekutif maupun legislatif yang bertarung untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilu cenderung meminggirkan kelompok-kelompok minoritas atau yang dianggap musuh atau saingan.
Baca juga: Upaya Mengatasi Ekstremisme Beragama di Kampus Belum Efektif
Di luar urusan elektoral ini, menurut Risa, sebetulnya masih belum jelas bagaimana normalisasi intoleransi berhubungan dengan tingkat kesukaan orang pada satu kandidat (partisanship). Apakah normalisasi hanya memengaruhi para pendukung kandidat yang intoleran, atau apakah normalisasi menyebar ke semua populasi – bahkan ke para pendukung lawan-lawannya?
Apakah target intoleransi hanya kelompok-kelompok tertentu saja, atau mencakup semua kelompok minoritas dan mereka yang dianggap saingan atau musuh? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari riset ini, agar pemilu yang akan datang tidak lagi menjadi arena persebaran intoleransi?
Survei dilaksanakan pada awal April 2019, sekitar sepekan sebelum pemilihan presiden pada 2019 dilaksanakan. Survei ini melibatkan 1.213 responden warga negara Indonesia dewasa yang direkrut secara daring.
Hal itu mendorong peningkatan intoleransi di daerah-daerah tersebut. Ini terjadi karena ada mobilisasi yang masif dan dimulai saat momentum-momentum politis. Sebelum ada pemilu atau pemilihan kepala daerah hubungan warga baik-baik saja, namun setelah ada pemilu atau pilkada mobilisasi sentimen mengarah pada kerurigaan-kecurigaan.
Burhanuddin menganalisis hasil riset Risa menunjukkan pemilu bisa menjadi sangat jahat karena menjadi sumber persebaran intoleransi. Riset juga menghasilkan temuan menggembirakan bahwa efek pemilu terbatas dampaknya di tingkat politik dan tidak langsung menurun pada kehidupan sehari-hari.
Studi yang dilakukan Risa dilaksanakan menjelang pemilu. Studi atau riset akan lebih memberikan gambaran konkret ketika juga dilakukan pada masa setelah pemilu. Ini akan membuktikan apakah normalisasi intoleransi sebagai dampak praktik politik memanifestasi dalam kehidupan sehari-hari atau tidak.
Baca juga: Pencanangan 2022 Sebagai Tahun Toleransi Belum Dipahami Publik
Kabar gembira lain dari hasil riset Risa adalah fakta bahwa di kalangan terdidik sikap toleran jauh lebih besar dibanding intoleran. Ini dapat dianalisis dari sampel eksperimen riset yang dilakukan Risa secara daring yang bisa dipastikan hanya mencakup orang-orang yang tingkat literasi digitalnya cukup tinggi.
Data yang terhimpun menunjukkan selain intoleransi itu terbatas pada urusan politik pemilu, ternyata secara umum mayoritas responden menunjukkan kecenderungan sikap jauh lebih toleran. Pada riset yang pernah dilakukan Wahid Institute menunjukkan intoleransi dan radikalisme ekstrem di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Kecenderungan itu dipengaruhi beberapa faktor, terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial. Kajian yang dilakukan Wahid Institute pada 2020 menunjukkan sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) pernah melakukan tindakan radikal ekstrem.
Sikap intoleransi di Indonesia, menurut riset Wahid Institute, juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% pada 2019 dan pada 2020 menjadi 54%. Radikalisme ekstrem adalah tindakan yang merusak atau berdampak merusak kelompok masyarakat lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang beragam, misalnya perusakan rumah ibadah agama lain.
Intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan kelompok lain atau orang lain mengekspresikan hak-hak mereka, misalnya dilarang melakukan kegiatan yang legal, seperti beribadah atau mengeksepresikan ciri khas budaya mereka di ruang publik.
Contoh intoleransi adalah etnis tertentu tidak boleh bekerja di profesi tertentu atau tidak boleh menampilkan budaya etnis mereka. Laman Pusad Paramadina menginformasikan pengajar ilmu politik di Australian National University Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi pernah menulis laporan hasil riset dengan judul The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia.
Artikel tersebut berisi tentang nilai keberagaman yang tengah diejawantahkan Nahdlatul Ulama (NU). Informasi dari kepustakaan menyebut NU sebagai promotor pluralisme dan toleransi di Indonesia. Mietzner dan Burhanuddin berpendapat sebaliknya. Penelitian mereka memperlihatkan sebagian besar ”pengikut” NU sesungguhnya intoleran.
Laporan itu menuai kritik keras, khususnya dari sebagian cendekiawan NU. Artikel Mietzner dan Burhanuddin layak diapresiasi karena menunjukkan data kuantitatif tentang sikap keberagamaan pengikut NU.
Analisis yang menghubungkan data intoleransi pengikut NU dengan perilaku elite tidak sepenuhnya benar. Data survei intoleransi yang disajikan juga belum kuat untuk kepentingan advokasi toleransi di Indonesia.
Mietzner dan Burhanuddin menyatakan klaim NU sebagai penopang pluralisme dan toleransi tidak sejalan dengan temuan data survei. Sepanjang pemilihan umum 2019, NU digambarkan dan mendeklarasikan diri sebagai pembela pluralisme dan toleransi.
Data yang diperoleh Mietzner dan Burhanuddin memperlihatkan sebagian besar pengikut NU intoleran. Mereka menggunakan data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019. Survei ini mewawancarai 1.520 responden dengan pemilihan responden secara acak bertingkat.
Mereka juga membandingkan dengan data survei dari lembaga yang sama tahun 2010, 2016, dan 2018. Menurut data LSI, baik pada aspek kultur maupun politik, intoleransi beragama di Indonesia meningkat sejak 2017. Pada 2017, keberatan terhadap pendirian rumah ibadah non-Islam tercatat 48%, lalu pada 2018 dan 2019 naik menjadi 52% dan 53%.
Baca juga: Kehangatan Toleransi Bersama Dua Orang Muslim Karyawan Gereja
Data LSI dari responden yang mengaku pengikut NU menunjukkan tren serupa. Tingkat intoleransi di tubuh NU juga menguat setelah 2017. Tahun 2017 menjadi catatan penting dalam dinamika intoleransi di Indonesia. Pada tahun itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seorang Kristen keturunan Tionghoa, dihukum penjara dengan tuduhan penistaan agama dan gagal duduk kembali sebagai gubernur DKI Jakarta.
Berbasis kajian tersebut, kehendak bersama untuk mencegah intoleransi bisa dimulai dari praktik politik. Elite politik, para pejabat, dan semua kandidat pejabat eksekutif atau legislatif dalam Pemilu 2024 harus menghindari cara-cara berpolitik yang mendorong intoleransi.