Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Normalisasi Intoleransi

author
Senin, 30 Mei 2022 - 15:36 WIB
Normalisasi Intoleransi
ESPOS.ID - Ilustrasi kebebasan berekspresi sebagai dasar mengukuhkan toleransi. (sejuk.org)

Esposin, SOLO – Intoleransi di Indonesia beberapa tahun belakangan makin sering terjadi, menjadi bukan hal aneh lagi. Intoleransi itu mulai dari yang ringan berupa vandalisme sampai tindakan kekerasan fisik seperti penganiayaan atau perusakan.

Gejala global menunjukkan banyak politikus yang mendukung kebijakan diskriminatif terhadap kaum minoritas, seperti imigran. Di beberapa negara mereka malah menghimpun dukungan dengan mendorong intoleransi sehingga bisa naik ke kursi kekuasaan.

Di Indonesia intoleransi juga makin biasa terjadi. Belakangan ini pada 2021 toleransi semakin membaik dibandingkan pada 2020. Tetap saja ada daerah-daerah di Indonesia yang menjadi lokasi aksi-aksi intoleransi.

Berdasarkan kajian ilmu politik, persebaran intoleransi terkait banyak faktor. Umumnya berbasis dua hal mendasar. Pertama, pernyataan politikus yang melazimkan sikap intoleran. Ini mengakibatkan akar rumput ikut-ikutan menjadi intoleran, dalam pernyataan maupun tindakan.

Kedua, faktor politik. Masa menjelang pemiluhan umum atau pemilu pengaruh kandidat pejabat eksekutif dan legislatif serta politikus sangat besar untuk menyuarakan pendapat dan keinginan yang sama.

Ketika politikus dan kandidat menyatakan sikap intoleran, kemungkinan besar pendukung mereka akan menyuarakan hal yang sama. Studi menunjukkan persebaran intoleransi berkait erat dengan sikap pejabat atau politikus.

Studi-studi menunjukkan pengaruh pemimpin dan politikus sangat besar dalam menebarkan intoleransi. Studi-studi ini mayoritas berbasis eksperimen survei dengan menyebut identitas politikus, pemimpun, atau partai politik yang menjadi simpul persebaran intoleransi.

intoleransi
Risa J. Toha (yale-nus.edu.sg)

Demikian kata asisten profesor bidang ilmu politik di Yale-National University of Singapore (NUS) College, Risa J. Toha, ketika menjabarkan hasil riset berjudul The Normalization of Intolerance: The 2019 Presidential Election dalam diskusi daring di forum Reading in Social Sciences (Risos) pada Jumat (27/5/2022).

Diskusi difasilitasi Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina (Pusad Paramadina) dan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) yang merupakan kolaborasi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Risa melaksanakan riset dan menulis hasil riset itu bersama Dimitar D. Gueorguiev dan Aim Sinpeng. Hasil riset dipublikasikan Electoral Studies beberapa waktu lalu. Riset bermula dari anggapan umum bahwa penerimaan sosial atas intoleransi diyakini akan mendorong intoleransi di tingkat individual, suatu proses yang dirujuk sebagai normalisasi intoleransi.

Tingkat intoleransi sosial biasanya sangat tinggi pada masa kampanye pemilu, ketika retorika para kandidat pejabat eksekutif maupun legislatif yang bertarung untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilu cenderung meminggirkan kelompok-kelompok minoritas atau yang dianggap musuh atau saingan.

Baca juga: Upaya Mengatasi Ekstremisme Beragama di Kampus Belum Efektif

Di luar urusan elektoral ini, menurut Risa, sebetulnya masih belum jelas bagaimana normalisasi intoleransi berhubungan dengan tingkat kesukaan orang pada satu kandidat (partisanship). Apakah normalisasi hanya memengaruhi para pendukung kandidat yang intoleran, atau apakah normalisasi menyebar ke semua populasi – bahkan ke para pendukung lawan-lawannya?

Apakah target intoleransi hanya kelompok-kelompok tertentu saja, atau mencakup semua kelompok minoritas dan mereka yang dianggap saingan atau musuh? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari riset ini, agar pemilu yang akan datang tidak lagi menjadi arena persebaran intoleransi?

Survei dilaksanakan pada awal April 2019, sekitar sepekan sebelum pemilihan presiden pada 2019 dilaksanakan. Survei ini melibatkan 1.213 responden warga negara Indonesia dewasa yang direkrut secara daring.

Politik Identitas dan Intoleransi

Riset ini mengumpulkan informasi demografis responden dan pilihan politik mereka. Riset membagi responden ke dalam tiga kelompok, yaitu control group, norms treatment, dan national motto treatment untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai bagian dari desain eksperimen survei.

Untuk memperoleh gambaran perilaku responden terhadap tiga kelompok minoritas yang biasa menjadi target kampanye intoleransi, yaitu nonmuslim, etnis Tionghoa, dan non-Jawa, responden juga mendapatkan pertanyaan apakah mereka setuju apabila tiga kelompok tersebut menjadi pemimpin politik di Indonesia.

Temuan-temuan riset tersebut menunjukkan normalisasi intoleransi memengaruhi semua pemilih, meskipun dalam cara-cara yang mencerminkan afiliasi dan retorika partisan. Bias intoleransi terhadap kelompok minoritas di ranah politik belum tentu diturunkan ke dalam perilaku intoleransi di ranah sehari-hari.

Perilaku di ranah sehari-hari itu seperti kesediaan mengirimkan anak mereka ke sekolah dengan guru yang memiliki agama berbeda, tinggal dekat dengan rumah ibadat pemeluk agama lain, dan berteman dengan anggota kelompok yang berbeda.

Semua ini berimplikasi pada upaya mempelajari politisasi identitas dan dalam kondisi apa intoleransi cenderung menyebar dan berkembang. Hasil riset sangat relevan untuk didalami dan didiskusikan pada masa menyongsong Pemilu 2024.

Pengajar ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan ada hubungan penggunaan isu politik identitas dengan peningkatan praktik intoleransi di Indonesia.

Agama dipercaya dapat memengaruhi perilaku pemilih dan berkorelasi signifikan antara afiliasi keagamaan dengan dukungan yang dihimpun politikus atau partai politik. Menurur Burhanuddin, politik identitas justru marak terjadi di daerah kabupaten dan kota yang latar belakang masyarakatnya cenderung lebih heterogen.

intoleransi
Ilustrasi pengekangan kebebasan. (sejuk.org)

Hal itu mendorong peningkatan intoleransi di daerah-daerah tersebut. Ini terjadi karena ada mobilisasi yang masif dan dimulai saat momentum-momentum politis. Sebelum ada pemilu atau pemilihan kepala daerah hubungan warga baik-baik saja, namun setelah ada pemilu atau pilkada mobilisasi sentimen mengarah pada kerurigaan-kecurigaan.

Burhanuddin menganalisis hasil riset Risa menunjukkan pemilu bisa menjadi sangat jahat karena menjadi sumber persebaran intoleransi. Riset juga menghasilkan temuan menggembirakan bahwa efek pemilu terbatas dampaknya di tingkat politik dan tidak langsung menurun pada kehidupan sehari-hari.

Studi yang dilakukan Risa dilaksanakan menjelang pemilu. Studi atau riset akan lebih memberikan gambaran konkret ketika juga dilakukan pada masa setelah pemilu. Ini akan membuktikan apakah normalisasi intoleransi sebagai dampak praktik politik memanifestasi dalam kehidupan sehari-hari atau tidak.

Baca juga: Pencanangan 2022 Sebagai Tahun Toleransi Belum Dipahami Publik

Kabar gembira lain dari hasil riset Risa adalah fakta bahwa di kalangan terdidik sikap toleran jauh lebih besar dibanding intoleran. Ini dapat dianalisis dari sampel eksperimen riset yang dilakukan Risa secara daring yang bisa dipastikan hanya mencakup orang-orang yang tingkat literasi digitalnya cukup tinggi.

Data yang terhimpun menunjukkan selain intoleransi itu terbatas pada urusan politik pemilu, ternyata secara umum mayoritas responden menunjukkan kecenderungan sikap jauh lebih toleran. Pada riset yang pernah dilakukan Wahid Institute menunjukkan intoleransi dan radikalisme ekstrem di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Kecenderungan itu dipengaruhi beberapa faktor, terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial. Kajian yang dilakukan Wahid Institute pada 2020 menunjukkan sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) pernah melakukan tindakan radikal ekstrem.

Data Kuantitatif

Data itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa, yakni sekitar 150 juta jiwa. Riset dan kajian menunjukkan ada kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal ekstrem, yakni bisa melakukan gerakan radikal ekstrem jika diajak atau ada kesempatan. Jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%.

Sikap intoleransi di Indonesia, menurut riset Wahid Institute, juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% pada 2019 dan pada 2020 menjadi 54%. Radikalisme ekstrem adalah tindakan yang merusak atau berdampak merusak kelompok masyarakat lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang beragam, misalnya perusakan rumah ibadah agama lain.

Intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan kelompok lain atau orang lain mengekspresikan hak-hak mereka, misalnya dilarang melakukan kegiatan yang legal, seperti beribadah atau mengeksepresikan ciri khas budaya mereka di ruang publik.

Contoh intoleransi adalah etnis tertentu tidak boleh bekerja di profesi tertentu atau tidak boleh menampilkan budaya etnis mereka. Laman Pusad Paramadina menginformasikan pengajar ilmu politik di Australian National University Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi pernah menulis laporan hasil riset dengan judul The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia.

Artikel tersebut berisi tentang nilai keberagaman yang tengah diejawantahkan Nahdlatul Ulama (NU). Informasi dari kepustakaan menyebut NU sebagai promotor pluralisme dan toleransi di Indonesia. Mietzner dan Burhanuddin berpendapat sebaliknya. Penelitian mereka memperlihatkan sebagian besar ”pengikut” NU sesungguhnya intoleran.

Laporan itu menuai kritik keras, khususnya dari sebagian cendekiawan NU.  Artikel Mietzner dan Burhanuddin layak diapresiasi karena menunjukkan data kuantitatif tentang sikap keberagamaan pengikut NU.

Analisis yang menghubungkan data intoleransi pengikut NU dengan perilaku elite tidak sepenuhnya benar. Data survei intoleransi yang disajikan juga belum kuat untuk kepentingan advokasi toleransi di Indonesia.

intoleransi
Sumber: sejuk.org

Mietzner dan Burhanuddin menyatakan klaim NU sebagai penopang pluralisme dan toleransi tidak sejalan dengan temuan data survei. Sepanjang pemilihan umum 2019, NU digambarkan dan mendeklarasikan diri sebagai pembela pluralisme dan toleransi.

Data yang diperoleh Mietzner dan Burhanuddin memperlihatkan sebagian besar pengikut NU intoleran. Mereka menggunakan data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019. Survei ini mewawancarai 1.520 responden dengan pemilihan responden secara acak bertingkat.

Mereka juga membandingkan dengan data survei dari lembaga yang sama tahun 2010, 2016, dan 2018. Menurut data LSI, baik pada aspek kultur maupun politik, intoleransi beragama di Indonesia meningkat sejak 2017. Pada 2017, keberatan terhadap pendirian rumah ibadah non-Islam tercatat 48%, lalu pada 2018 dan 2019 naik menjadi 52% dan 53%.

Baca juga: Kehangatan Toleransi Bersama Dua Orang Muslim Karyawan Gereja

Data LSI dari responden yang mengaku pengikut NU menunjukkan tren serupa. Tingkat intoleransi di tubuh NU juga menguat setelah 2017. Tahun 2017 menjadi catatan penting dalam dinamika intoleransi di Indonesia. Pada tahun itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seorang Kristen keturunan Tionghoa, dihukum penjara dengan tuduhan penistaan agama dan gagal duduk kembali sebagai gubernur DKI Jakarta.

Berbasis kajian tersebut, kehendak bersama untuk mencegah intoleransi bisa dimulai dari praktik politik. Elite politik, para pejabat, dan semua kandidat pejabat eksekutif atau legislatif dalam Pemilu 2024 harus menghindari cara-cara berpolitik yang mendorong intoleransi.

author
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan Korporasi

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan kesiapan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat.

BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik Korporasi

BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik

BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) BRI bergerak cepat dengan membagikan masker dan vitamin kepada warga di sejumlah titik dengan mobilitas tinggi di wilayah Jakarta dan Lampung.

BRI Berkomitmen Jaga Shareholder Return di Tengah Akselerasi Pertumbuhan Bisnis Korporasi

BRI Berkomitmen Jaga Shareholder Return di Tengah Akselerasi Pertumbuhan Bisnis

Hingga akhir Triwulan II 2026, BRI secara konsolidasian membukukan laba bersih Rp31,2 triliun atau tumbuh 17,5% secara tahunan

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi Korporasi

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi

Di tengah ekspansi bisnis yang semakin luas, segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi core business sekaligus fondasi utama pertumbuhan BRI.

Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas Korporasi

Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas

Berangkat dari usaha warisan yang terus dipertahankan, Sugi berupaya menjaga cita rasa khas Terasi Kumbe sekaligus memastikan usahanya tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga.

BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku Korporasi

BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku

Melalui program pendampingan Klasterku Hidupku, BRI Unit Dofior di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mendampingi Nursia, pelaku usaha pengolahan ikan kering dalam meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas jangkauan pasarnya.

Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli Korporasi

Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli

Ilmu yang diperoleh dari Pelatihan Ekspor BRI Peduli semakin memperkuat langkah Setia Pearl untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara.

Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi Korporasi

Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi

BRI mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam menyikapi berbagai penawaran investasi, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Relawan Bakti BUMN 2026, BRI Ajak Relawan Memberdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja Korporasi

Relawan Bakti BUMN 2026, BRI Ajak Relawan Memberdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja

BRI memperkuat pemberdayaan masyarakat Desa BRILiaN Sanur Kaja, Denpasar, Bali, melalui keterlibatan 10 relawan BRI dalam program Relawan Bakti BUMN (RBB) Batch IX 2026.

BRI Perkuat Pemberadayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya Korporasi

BRI Perkuat Pemberadayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas perannya dalam mendampingi diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. BRI hadir mendampingi perjalanan diaspora Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemberdayaan.

Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards  2026 Korporasi

Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026

PRIMA Awards 2026 tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja BRI dalam penyelenggaraan layanan transaksi digital dan sistem pembayaran.

Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur Korporasi

Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur

BRI Peduli selaku payung dari aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), terus memberikan dukungan nyata bagi PMI di Taiwan melalui “BRI Peduli Go Global PMI Entrepreneur Academy: Building Skills, Creating Opportunities”.