JAKARTA: Ketua MK Mahfud MD memastikan kebijakan bailout Bank Century bisa berujung impeachment, sepanjang mengandung unsur kriminal seperti korupsi. Sementara itu, Presiden SBY menandaskan the real policy tidak bisa dipidanakan.
SBY juga mempersilakan parlemen melakukan impeachment bila Presiden dan Wapres tidak lagi layak memimpin negara. Tetapi ada syarat dan aturan yang wajib hukumnya untuk dipenuhi sebagaimana telah dinyatakan di dalam konstitusi. “Soal Century dan sebagainya, kalau benar itu ada kriminalnya, ya mengarah di-impeachment,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD seusai menerima penghargaan dari Universitas Brawijaya di Gedung MK, Jakarta, Senin, (25/1).
Mahfud mengaku memang berbeda pendapat dengan Ketua MPR Taufi q Kiemas yang menyatakan kasus Century sebaiknya tidak mengarah ke impeachment. Pernyataan Taufiq secara politik boleh saja, tapi tidak secara hukum. Bila harus ada impeachment, MK siap memprosesnya dengan tegas dan transparan. Namun ditegaskan, sebelum dilanjutkan ke arah impeachment, maka harus ditemukan unsur kriminal dalam kebijakan bailout Century, baik dari penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan wewenang. “Kami akan tegas dan transparan baik terhadap DPR maupun Presiden, termasuk opini yang dibangun media massa.
Kalau memang ada impeachment, MK sudah punya perangkap lengkap baik hakim maupun peraturan,” tegas Mahfud sebagaimana dilaporkan detikcom. Terpisah, Presiden SBY mengatakan pengambil kebijakan bailout Century, bekerja berdasar kewenangan dan aturan berlaku. Mereka dan kebijakannya tidak bisa dipidanakan bila kebijakan di masa lalu yang diambil berdasar kondisi berlaku pada saat itu tidak terbukti mengandung unsur kriminal.
“Perdebatannya sekarang, apakah kebijakan itu bisa dipidanakan? Apakah kebijakan itu bisa dikriminalkan? Saya mengatakan, the real policy tidak mungkin dipidanakan,” kata Presiden SBY saat berpidato di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim. Proses hukum yang menjadi konsekuensi dari temuan tersebut, juga dikenakan hanya ke pejabat bersangkutan terkait tindak pidana dalam proses pengambilan kebijakan. Bukan terhadap apa yang menjadi kebijakannya.
SBY juga mengatakan bila presiden dan Wapres tidak lagi layak memimpin negara, parlemen bisa saja melakukan impeachment. Tetapi ada syarat dan aturan yang wajib hukumnya untuk dipenuhi sebagaimana telah dinyatakan di dalam konstitusi. “Ada aturan impeachment, tapi tidak dalam semangat bahwa setiap saat parlemen bisa seperti mengeluarkan mosi tidak percaya,” kata SBY sebagaimana dikutip detikcom.
Terpisah, Wakil Ketua Pansus Century dari FPDIP Gayus Lumbuun meluruskan penjelasan dari Presiden SBY tentang kebijakan. Gayus menilai kebijakan bailout bisa saja dibawa ke ranah hukum jika ternyata melanggar hukum.(sus)
BRI Berkomitmen Jaga Shareholder Return di Tengah Akselerasi Pertumbuhan Bisnis