JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) kebingungan menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan penetapan kursi tahap kedua. KPU harus mempertimbangkan tidak hanya implikasi hukumnya, tetapi juga implikasi politik.
Sementara nama-nama tenar terancam batal lolos ke Senayan, seperti Eko Patrio dan Hakam Naja dari Partai Amanat Nasional. Bahkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfi z juga bisa batal masuk Senayan jika putusan itu dilaksanakan KPU.
“Tidak mudah bagi KPU untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MA. Menurut saya kita juga harus mempertimbangkan kondisi politik, bukan hanya hukumnya saja,” kata anggota KPU Andi Nurpati di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Menurut Andi, KPU masih membahas implikasi putusan MA itu. KPU telah berkonsultasi dengan para pakar hukum, antara lain Prof HAS Natabaya. Selain itu KPU juga menerima masukan dari masyarakat dan parpol agar KPU mengabaikan putusan MA.
Apa pun nantinya sikap KPU, kata Andi, tidak akan mempengaruhi legitimasi dan syarat dukungan Pilpres. Sebab pengajuan pasangan calon dan syarat dukungannya dilakukan berdasarkan keputusan KPU tentang hasil Pileg yang hingga kini masih belum dicabut.
Parpol yang dirugikan, yaitu Hanura, Gerindra, PPP, PAN dan PKS berencana mengadukan hakim MA ke Komisi Yudisial. Mereka juga mempertimbangkan langkah hukum lainnya.
KPU memang dalam kondisi dilematis karena jika menerima, KPU akan menjadi bulan-bulanan Parpol yang dirugikan. Sebaliknya, jika KPU menolak putusan MA, 90 hari setelah itu, peraturan KPU akan otomatis gugur dan batal demi hukum. Selain itu, KPU terancam melanggar UU karena tidak mau melaksanakan UU. Demikianlah bunyi Peraturan MA nomor 1/2004 tentang hak uji materi yang dimiliki MA.
“KPU harus segera melaksanakan itu kalau tidak ingin peraturannya dibatalkan demi hukum. Sebab, dalam peraturan MA tentang uji materi disebutkan, 90 hari sejak putusan dibuat, jika tidak dilaksanakan statusnya akan gugur demi hukum,” kata Wakil Sekjen Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ikhsan Abdullah seperti dikutip detikcom.
Jika peraturan KPU diba talkan demi hukum, KPU ti dak akan punya lagi landasan hu kum penetapan Caleg terpilih ta hap kedua. Hal ini akan men jadikan vacuum of power di parlemen karena Caleg-Caleg ta hap kedua yang ditetapkan KPU secara otomatis menjadi gugur.
“Kalau peraturan itu tidak direvisi, KPU tetap menggunakan peraturan yang lama, nanti di tengah jalan akan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, lantas apa landasan dan cantelan dari dasar hukum penetapan Caleg terpilih tahap kedua? adahal dalam demokrasi trias politika (Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif) tidak boleh terjadi vacuum of power,” paparnya.
Saat ditanya mengenai gerakan penolakan dari Parpol-Parpol yang merasa dirugikan dengan adanya putusan MA yang akan menempuh jalur politik selain jalur hukum, Ikhsan dengan tegas mengatakan langkah itu tidak bisa ditempuh. Sebab, MA memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan pemerintah atau lembaga lainnya yang dianggap melanggar UU.
Sebaliknya, pengajar Hu kum Administrasi Negara UGM, Zainal Arifi n Mochtar me ngatakan, tindakan MA yang telah memerintahkan KPU untuk merevisi perolehan kursi lewat putusannya merupakan tin dakan yang menyalahi ke wenangan. Sebab, perubahan pe rolehan kursi hanya dapat di lakukan lewat persidangan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK siap menerima gugatan pihak yang tidak puas. “Saya tak berandai-andai. MK itu kan pengadilan. Sifatnya menunggu. Kalau ada pihak-pihak yang mengadu kan dan mengajukan ke sini, akan kita periksa, kita adili, dan putus. Nggak mungkin me nolak,” ujar hakim MK Abdul Muhktie Fajar.
Kesiapan serupa juga diungkapkan Komisi Yudisial (KY). KY siap menindaklanjuti laporan PAN, PPP dan PKS terkait polemik putusan MA yang membatalkan perhitungan kursi DPR tahap dua. KY pun siap memanggil hakim yang mengeluarkan putusan dan mengeluarkan sanksi jika melanggar kode etik.
“Setelah kami mempelajari ini, kami akan memanggil hakim yang bersangkutan. Dan bila ada kesalahan dalam butirbutir kode etik, KY bisa mengeluarkan sanksi, bisa berupa pemecatan,” kata Ketua KY M Busyro Muqoddas di kantornya.
Zaenal Ma’arif selaku pemohon putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua, berharap KPU dan semua pihak taat terhadap hukum. Menurut dia, dengan putusan MA itu KPU tidak dapat mengajukan PK.
“Untuk kasus judicial review tidak ada PK. Artinya keputusan MA itu final. KPU harus segera melaksanakan keputusan MA tersebut. KPU juga terikat aturan hukum, bukan aturan politik,” ujarnya di Solo.
KPU maupun pihak yang merasa dirugikan juga tidak bisa mempersoalkan putusan MA tersebut ke Komisi Yudisial (KY). Laporan ke KY, kata Zaenal, bisa dilakukan jika menemukan indikasi ada hakim yang nakal atau menyalahi aturan dalam mengambil keputusan.
Zaenal juga minta agar KPU mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan politik dalam menindaklanjuti putusan MA terkait pembatalan peng hitungan kursi tahap dua Siapa pun harus tunduk kepada hukum, tak terkecuali KPU.
MA mempersilakan Parpol yang keberatan dengan keputusan pembatalan penghitungan kursi tahap dua, mengadu ke Komisi Yudisial (KY). Peraturan KPU itu dibatalkan karena bertentangan dengan UU. “Silakan saja. Kita lihat bagaimana nanti,” kata Ketua MA Harifin A Tumpa.
Tumpa menjelaskanputusan MA tidak mempersoalkan jumlah kursi. Putusan itu hanya diambil karena peraturan KPU bertentangan dengan UU yang ada. “Itu salah persepsi, kalau baca putusan MA tidak ada yang mengotak-atik jumlah kursi. Putusan itu adalah karena peraturan KPU bertentangan dengan UU. Itu saja,” katanya.
Tumpa membantah lembaga yang dipimpinnya memperumit pelaksanaan Pemilu 2009. Menurutnya keputusan yang diambil MA telah final. “Itu sudah final.”
HARIAN JOGJA
BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku