Sejumlah penganut ajaran dan petuah ulama kondang yang juga Presiden Keempat K.H. Abdurrahman Wahid atau lazim disebut Gusdurian menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka saat beraksi di Alun-Alun Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (26/1/2015). Pemuda-pemudi yang tergabung dalam Komunitas Gitu Saja Kok Repot (KGSKR) itu menggugat pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dianggap mengesampingkan rakyat setelah terjadi perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri.
Promosi Lestarikan Warisan Nusantara, BRI Dukung Event Jelajah Kuliner Indonesia 2024
Gusdurian aktif mengkritik pemerintah Jokowi-JK setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyebut warga yang mengawal KPK dari upaya pelemahan adalah ”rakyat tidak jelas”. Warga antikorupsi merapatkan barisan setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap aparat Bareskrim, Jumat (23/1/2015). Tindakan polisi itu dianggap sebagai upaya pelemahan KPK dalam perseteruan KPK vs Polri.