by Sholahuddin Al Ayyubi Jibi Bisnis - Espos.id News - Kamis, 12 Februari 2015 - 23:30 WIB
ESPOS.ID - Konferensi pers Presiden Jokowi terkait KPK vs Polri, Minggu (25/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Setpres-Intan)
Esposin, JAKARTA -- Tim penyidik KPK diminta tidak takut menghadapi setiap teror yang datang silih-berganti selama beberapa hari terakhir. Pasalnya jika tim penyidik takut menghadapi teror, maka kinerja KPK akan terganggu karena penyidik KPK merupakan ujung tombak lembaga antikorupsi KPK.
Hal itu disampaikan mantan Panglima TNI, era Presiden Megawati Soekarnoputeri, Jenderal TNI Purn. Endriarto Sutarto, saat menyambangi Gedung KPK Jakarta, Kamis (12/2/2015). “Penyidik KPK tidak boleh merasa takut dan terancam karena ujung tombak dari KPK adalah para penyidik,” tuturnya.
Politikus Partai Nasdem tersebut mengatakan bahwa tindakan mengancam seseorang atau lembaga tertentu seperti KPK, merupakan hal serius yang harus menjadi perhatian. Karena menurut Endriarto, jika terus didiamkan maka ancaman yang lainnya akan datang dan mengancam seluruh warga negara Indonesia yang lain. Selain itu, alumnus AKABRI tahun 1971 tersebut juga meyakini bahwa teror terhadap tim penyidik dan karyawan KPK bukan berasal dari Polri. Pasalnya, Polri juga mengaku bahwa pihaknya sempat diteror oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.
“Tidak mungkin dilakukan aparat atau institusi yang seharusnya memberi keamanan pada masyarakat,” kata Endriarto Sutarto.
Menurut Endriarto Sutarto, salah satu cara terbaik untuk menghentikan aksi teror-meneror yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya tersebut adalah meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan. Jokowi diminta menyelesaikan perseteruan KPK vs Polri sehingga tidak ada oknum yang menunggangi. “Karena itu, kita berhadap sangat kepada Presiden untuk mengambil keputusan yang menentramkan semua pihak dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sehingga kedua institusi bisa kembali berjalan secara normal,” ujar Endriarto Sutarto. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) tersebut juga tidak mempermasalahkan jika harus menggunakan TNI untuk menghentikan aksi teror tersebut. Namun, jika ingin menggunakan TNI untuk menghentikan aksi teror, harus melalui persetujuan dari Presiden Jokowi. “Lebih baik TNI dikerahkan melalui institusi presiden. Asal itu keputusan presiden, memang itu harus dilakukan,” kata Endriarto.