Sejatinya bukan hanya SBY yang mencoba menuntaskan perseteruan Raja Solo dengan sebagian adik dan saudara iparnya itu. Mulai Wali Kota Solo Joko Widodo hingga F.X. Hadi Rudyanto, dari Gubernur Ganjar Pranowo sampai kini Presiden SBY sendiri. Nyatanya, kondisi lambang kelestarian budaya Jawa itu tak kunjung adem.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Berikut ini catatan Esposin tentang sejumlah mediasi yang pernah dilakukan demi penyelesaian konflik di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut.
4 Juni 2012 Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) rekonsiliasi Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan KGPH PA Tedjowulan di Gedung DPR dengan mediator Walikota Solo, Joko Widodo
28 Agustus 2013 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berubah pikiran. Setelah Selasa (27/8/2013) lalu menolak menjadi mediator karena khawatir dianggap mengintervensi perkara internal Kesunanan Surakarta, mendadak menyatakan kesiapan menjadi pemecah kebuntuan konflik di Keraton Solo itu.
3 Oktober 2013 Lembaga hukum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengajukan permohonan mediasi kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo. PN dinilai sebagai lembaga yang paling tepat menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Keraton Solo.
4 Oktober 2013 Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menjadi mediator dalam pertemuan kedua kubu di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo.
15 Februari 2013 Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memediasi pihak Pemerintah Kota Solo dan Keraton Solo di rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung.