Esposin, JAKARTA -- Muktamar Islah PPP telah menghasilkan ketua umum, yaitu Romahurmuziy (Romi), yang terpilih secara aklamasi. PPP kubu Djan Faridz pun menuding Muktamar VIII PPP itu hanya akal-akalan. Kubu Romi menegaskan pemilihan ketua umum secara aklamasi sudah konstitusional dan tidak ada rekayasa apapun.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada Djan Faridz untuk menghentikan langkah yang bisa menghancurkan PPP. Pada Muktamar VIII ini, KH Maimoen Zubair hadir dan mengakui serta menyatakan dukungan terhadap muktamar. Begitupun dengan pihak-pihak yang baru bergabung agar tidak ikut menghancurkan PPP," tegas Wakil Koordinator Persidangan Muktamar VIII PPP Qoyum Abdul Jabbar dalam keterangan tertulis yang diterima Detik, Minggu (10/4/2016).
Qoyum menjelaskan terpilihnya Romi sebagai ketua umum/ketua formatur secara mufakat/aklamasi dalam Sidang Paripurna VI Muktamar VIII PPP sudah sesuai dengan konstitusi partai. Menurutnya, aklamasi tersebut dikehendaki oleh mayoritas muktamirin yang ditentukan melalui voting.
"Sidang Paripurna VI yang dipimpin Hasrul Azwar membahas mekanisme pemilihan ketua umum/formatur telah diambil keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka. Setiap peserta dibagi per DPW/provinsi dipanggil maju ke depan untuk menentukan pilihan," jelasnya.
Dari 1.235 peserta, yang memberikan hak suara sebanyak 1.149 peserta menyalurkan hak suara. Sedangkan sebanyak 1.062 peserta menginginkan pemilihan ketua umum secara mufakat/aklamasi dan 86 peserta menginginkan pemilihan ketua umum melalui voting.
Setelah terpilih lagi sebagai ketua umum PPP, Romahurmuziy mengajak Djan Faridz untuk bergabung dalam kepengurusan. "Saya akan mengajak beliau di dalam kepengurusan ini, di mana pun posisi yang dia merasa nyaman," ucap Romi usai terpilih dalam Muktamar di Asrama Haji, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
Menurutnya, ajakan itu tidak hanya kepada Djan Faridz, tapi semua pengurus PPP yang tidak sepaham dengannya atau yang sebelumnya bergabung dalam muktamar yang menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua umum.
"Sesungguhnya seluruh pengurus PPP dari kubu Pak Djan Faridz hadir di Muktamar ini. Bahkan Ibu Indah SDA, tadi dengar sendiri bersedia duduk di pengurusan ini. Tinggal Pak Djan Faridz hingga detik ini yang belum mau dan masih membutuhkan waktu, kita akan tetap ajak," papar Romi.
Mana Islahnya?
Ajakan Romi itu ditanggapi dingin kubu Djan Faridz. "Kalau saya sudah mengikuti yang di lapangan, sudah jelas itu bukan muktamar islah. Ini enggak sah, ilegal, muktamar abal-abal bahkan bisa dikatakan muktamar zombie karena yang sudah mati dibangkitkan kembali. Itu hanya muktamar rekayasa untuk memilih Romi," tukas Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat, Minggu.
Humphrey menuding proses pemilihan secara aklamasi memang sudah disengaja. Dia bahkan menyebut muktamar ini telah membohongi pejabat publik. "Itu kan [pemilihan] aklamasi harusnya voting DPC. Itu yang milih DPW aja, itu sudah disetel semuanya. Nama kulitnya islah, dalamnya tidak. Ini sama saja membohongi Presiden Jokowi dan pejabat pemerintah," kata Humphrey.
"Kan dia bilang muktamar islah, tanya benar sama orang yang benar-benar objektif. [itu] bukan islah tapi merekayasa supaya Romi terpilih kembali," imbuhnya.
Humphrey kecewa dengan adanya muktamar yang diklaim sebagai muktamar rekayasa ini. Menurutnya Romy melakukan tipu daya dengan menyebut muktamar tersebut sebagai muktamar islah.
"Dia gembar-gemborin semuanya sudah masuk ke hasil muktamarnya Romi. Disiapkan dari Djan Farids itu cuma tiga orang Pak Djan, saya dan Pak Dimyati, semua orang tahu Djan punya stuktur ke bawah ada DPC dan DPW masih lengkap. Ini tipu daya informasi yang disampaikan itu tidak benar kalau diinformasikan seperti itu (islah). Jadi di mana islahnya," tandasnya.