by Newswire - Espos.id News - Kamis, 13 April 2023 - 21:36 WIB
ESPOS.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) memberikan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo (kedua kiri) disaksikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) dan Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo (kiri) saat acara Rakernas II PDIP di Jakarta, Selasa (21/6 - 2022). (Dok. PDIP)
Esposin, JAKARTA -- Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai koalisi besar rentan berubah oleh sejumlah faktor.
Salah satu yang berpotensi mengubah koalisi besar itu adalah PDIP.
“Misalnya saja jika ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PDIP, misalnya membangun komunikasi yang serius dengan salah satu atau dua partai dalam koalisi besar hingga akhirnya berkoalisi, pasti akan mempengaruhi koalisi besar,” kata Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Arya juga melihat keberadaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai magnet dari koalisi tersebut juga dapat menjadi penyebab kerentanan selanjutnya.
Arya juga melihat keberadaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai magnet dari koalisi tersebut juga dapat menjadi penyebab kerentanan selanjutnya.
Menurutnya, Jokowi menjadi magnet pembentuk dan perekat serta jangkar koalisi.
Ketika interest Jokowi berubah maka hal itu akan mempengaruhi koalisi besar.
Partai yang bertemu saat itu adalah Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP
Arya Fernandes melihat gagasan pembentukan koalisi besar itu dimunculkan untuk mengatasi kebuntuan dan/atau kerumitan di dalam KIB dan KKIR.
Menurut Arya, kebuntuan yang terjadi dalam satu tahun terakhir itu bersumber dari ketidakpastian soal kandidat capres-cawapres oleh dua koalisi politik tersebut.
“Problem atau kerumitan itu tampak dari tidak adanya kepastian soal siapa yang akan didukung baik oleh KIB maupun KKIR, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam setahun terakhir, dan juga tidak ada mekanisme yang disepakati dalam penentuan capres-cawapres,” ujarnya.
Arya melihat keberadaan Presiden Jokowi menjadi krusial karena berperan sebagai jangkar dan magnet pembentuk serta perekat perbedaan di antara parpol anggota KIB dan KKIR.
Jokowi dianggap bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan politik yang berbeda di antara partai politik tersebut.