JAKARTA -- Setelah tiga fraksi di DPR menolak kenaikan harga BBM, kini giliran Fraksi Hanura juga menolak usulan pemerintah, termasuk bantuan langsung sementara msyarakat (BLSM/Balsem). Hanura menilai kenaikan itu tidak tepat.
"Waktunya kurang tepat, ini masuk bulan puasa masyarakat membutuhkan kebutuhan rumah tangga tinggi, sebagian besar orang tua juga memasukan anak ke sekolah dalam tahun ajaran baru," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Promosi Agen BRILink Mariyati, Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae Makassar
Saleh menilai pemerintah kurang berempati dengan kesulitan masyarakat dengan menaikkan harga BBM. Sikap Hanura yang menolak Balsem ini berubah dengan sikapnya dalam rapat Banggar.
"Kita tetap menolak BBM dan BLSM dengan pinjaman ADB, kami sudah pasti tolak. Masalah kalah menang (dalam parpiurna) urusan kedua, tinggal masyarakat yang menilai siapa yang konsisten dan berempati kepada masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, untuk paket kompensasi Balsem pemerintah bisa menggunakan sumber pendanaan lain yang tak harus dari pinjaman luar negeri.
"Pemerintah punya cara lain untuk mendapatkan sumber pendanaan, jangan sampai ada dana tak jelas salurannya. Ini harusnya ada efsiensi sehingga pendapatan negara bisa naik," lanjutnya.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah pada Sabtu (15/6), telah menyepakati Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013. Di dalamnya ada paket kompensasi kenaikan harga BBM subsidi untuk 15,5 juta orang miskin termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem).
Dalam rapat itu Hanura menyepakati menyepakati Balsem bersama 5 fraksi lainnya, yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan 3 partai seperti PDI-P, Gerindra, dan PKS setuju namun dengan syarat/catatan. Namun menjelang rapat paripurna pagi ini, Hanura menegaskan menolak pemberian Balsem yang otomatis juga menolak kenaikan BBM.