JAKARTA—Pemerintah mengabaikan mogol massal yang dipicu protes usaha jasa angkutan kepelabuhanan di seluruh Indonesia atas sikap ekspansif PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), yang gencar membentuk anak usaha di luar bisnis pengelolaan pelabuhan.
Promosi Agen BRILink Mariyati, Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae Makassar
Sikap itu tercermin dari pernyataan Kementerian Perhubungan yang menyebutkan aksi mogok massal, Senin (3/6/2013), tak menyebabkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, lumpuh. “Kegiatan di pelabuhan tidak lumpuh total," tegas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit.
Berdasarkan pantauan Bisnis Indonesia (media Grup Solopos) di Pos 9, persis di depan Jakarta International Terminal Container, Tanjung Priok, Jakarta, arus lalu lintas yang dalam 3-4 hari ini macet total itu tampak lancar karena jumlah truk yang melintas berkurang drastis akibat setop operasi ini.
Tetapi, menurut Bobby, aksi setop operasi atau mogok massal itu hanya berakibat pada pengurangan angkutan truk trailer yang akan mengambil dan membawa peti kemas di terminal penumpukan pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. Tetapi, tegasnya, masih adanya truk trailer yang tetap beroperasi.
Dia hanya mengakui penyaluran peti kemas baik keluar maupun masuk pelabuhan tersendat akibat aksi mogok massal itu. Tetapi, tegasnya, tidak mengalami kelumpuhan total. "Kegiatan di pelabuhan tetap berjalan, tidak berhenti baik bongkar muat maupun distribusi peti kemas keluar masuk pelabuhan," ungkap Bobby.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain mengklaim mogok massal itu menyebabkanb kerugian hingga Rp2 triliun untuk satu hari saja. Potensi kerugian dipastikan meningkat jika aksi berlanjut.