PURWOREJO: Bupati Nonaktif Kelik Sumrahadi batal bebas dari penjara. Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi Kelik, bahkan hukuman penjara ditambah tiga tahun dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan MA tersebut sama dengan tuntutan Penuntut Umum dalam sidang Pengadilan Negeri(PN)Purworejo.
Majelis Hakim PN Purworejo menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Hukuman sama juga dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jateng dalam tingkat banding. Masa hukuman Kelik sedianya akan habis pada Minggu (7/3) besok. Sebagai tindaklanjut, Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengeksekusi putusan MA.
Dengan batal bebas, Kelik kemungkinan urung ikut andil dalam bursa calon bupati pada Pilkada Purworejo, Juli nanti. Dalam bursa pendaftaran balon bupati dan wakil bupati yang dibuka DPD II Partai Golkar hingga Senin (15/2), Kelik melalui utusannya termasuk satu dari dua orang yang sudah mengambil formulir balon bupati.
Langsung eksekusi Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Erwin Desman mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan Kasi Pidsus Sarwo Edhi untuk menyampaikan putusan tersebut kepada Kelik. Melalui surat pelaksanan putusan MA bernomor Print-18/0.3.24/Futh.2/03/2010 tertanggal 5 Maret 2010. “Hari ini [kemarin] langsung kami eksekusi.
Saya sudah menandatangani surat pemberitahuan dan Kasi Pidsus sudah menyampaikannya ke pihak yang bersangkutan. Setelah itu menjadi kewenangan rutan sepenuhnya karena vonis ini sudah memiliki ketetapan hukum,” ujar Erwin saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (5/3).
Lebih lanjut Erwin mengatakan, Kelik tetap akan menjalani hukuman meski kemudian mengajukan PK. Untuk pembayaran denda, Kelik memiliki waktu selama masa hukuman. “Jika nanti tidak membayar saat masa hukuman habis, baru ditambahkan kurungan selama enam bulan.” Perkara Kelik teregister di MA dengan nomor perkara 198K/Pid.Sus/2010.
Berkas permohonan kasasi masuk pada 18 Januari 2010. Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Kelik adalah R Imam Haryadi, M Zaharudin Utama dan Mansur Kertayasa dengan panitera pengganti Emilis Djaja S. Kelik terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam putusan tersebut, Kelik terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan merugikan negara Rp2,7 miliar dalam kasus dana fasilitiasi APBD 2006. Meski demikian, Kelik tidak dibebani pengembalian kerugian negara karena sudah mengembalikan dana yang diduga diterimanya sebesar Rp80 juta.
Erwin menambahkan, dalam salinan putusan perkara Kelik sudah diputus pada 17 Februari lalu. Namun baru sampai ke Kejari, Kamis (4/3). Belum tahu Sementara, dihubungi secara terpisah via telepon, Putri Fesmi, anggota tim kuasa hukum Kelik mengaku belum mengetahui isi putusan kasasi.
Dia hanya mendapat informasi dari Pengadilan Negeri Purworejo bahwa vonis kasasi sudah turun. “Kami belum membacanya. Hari ini [kemarin] akan kami pastikan ke PN. Saya juga belum dikabari oleh Pak Kelik,. Tapi biasanya beliau tahu informasi seperti ini dari kami selaku kuasa hukumnya,” kata Putri.(sun)
Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur